MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB meminta agar pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) tuntas tahun 2024 mendatang.
Smelter nantinya menjadi pabrik pengolahan hasil tambang PT AMMAN. PT AMMAN sendiri merupakan perusahaan tambang dan pemrosesan tembaga dan emas kedua terbesar di Indonesia, yang mengoperasikan tambang Batu Hijau dan berbagai prospek tembaga dan emas lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat.
Permintaan itu disampaikan Pemprov NTB melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Lalu Gita Ariadi pada pertemuan pemaparan mengenai capaian dan rencana bisnis operasional PT AMMAN bersama Pemprov NTB belum lama ini. Gita mengatakan bahwa keberlanjutan usaha AMMAN sangat penting karena menyerap ribuan sumber daya manusia (SDM) dari Provinsi NTB. Karenanya, dia mendukung pembangunan smelter agar rampung sesuai dengan target baru. “Ada 10 ribu orang yang akan kehilangan pekerjaan jika bisnis operasional AMMAN tidak dapat berlanjut,” kata Gita.
Dikatakan, Pemprov NTB dan AMMAN berada dalam kepentingan yang sama, yakni mendorong smelter bisa segera rampung sesuai target baru di tahun 2024. Selanjutnya ditargetkan dapat beroperasi satu tahun setelahnya di tahun 2025. ” Kami memahami bahwa kendala-kendala yang terjadi bukan dalam kendali AMMAN, sehingga tidak bisa dianggap enteng,” ujar Gita.
Berdasarkan hasil verifikasi pada semester lalu, smelter AMMAN telah mencapai angka 47 persen. Capaian ini didasari perhitungan realisasi anggaran kebutuhan untuk smelter, yang meliputi pembangunan fisik dan juga pembelian peralatan dan mesin untuk operasional. Hasil verifikasi tiap semester yang dilakukan oleh verifikator independen menyatakan AMMAN selalu mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk melanjutkan pembangunan smelter.
Manajemen AMMAN turut memaparkan perkembangan proyek hingga awal 2023. Presiden Direktur AMMAN, Rachmat Makkasau, menyampaikan bahwa serapan SDM untuk berbagai proyek sejak tahun 2021 meningkat 35 persen hingga total pekerja saat ini mencapai 10 ribu orang. Dari jumlah itu hampir 75 persen berasal dari Provinsi NTB. “Selama 1,5 tahun terakhir, ketika dampak pandemi COVID-19 mulai mereda, kami mulai memacu pergerakan kami, termasuk dalam hal rekrutmen SDM, agar berbagai proyek besar yang kami lakukan dapat mengejar timeline yang ditetapkan di awal proyek,” jelasnya.
”Namun, perang Rusia dan Ukraina terjadi, sehingga mobilitas logistik dan SDM kembali terganggu. Tantangan ini menyebabkan target yang telah ditetapkan sebelum masa pandemi tidak dapat tercapai,” tambah Rachmat.(AL-03)
