MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memasifkan penyebaran informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat meninjau langsung kondisi harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Mandalika Bertais, Selasa (10/2).
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi Direktur Penganekaragaman Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rina Syawal, serta sejumlah perwakilan instansi vertikal dan kepala perangkat daerah terkait.
“Hari ini kita sengaja turun untuk melihat kondisi harga-harga terutama bahan pokok yang paling banyak dibutuhkan. Memang kelihatannya ada kenaikan yang sangat tinggi di cabai rawit,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, harga cabai rawit yang seharusnya berada pada kisaran maksimal sekitar Rp97 ribu per kilogram saat ini berada pada rentang Rp90 ribu hingga Rp95 ribu per kilogram.
Untuk menekan lonjakan harga tersebut, Pemprov NTB akan melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang di seluruh pasar di NTB.
Gubernur menambahkan, kenaikan harga cabai dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain kondisi cuaca hujan yang menghambat panen, distribusi cabai ke luar daerah, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan.
“Lebih karena mekanisme pasar. Karena cuaca hujan banyak petani tidak bisa panen seperti harapan. Kedua, ada juga yang mensuplai ke Jawa. Ketiga, kebutuhan mulai meningkat menjelang puasa,” jelasnya.
Terkait isu penimbunan, Gubernur menegaskan hingga saat ini belum ditemukan indikasi kuat adanya praktik tersebut, mengingat cabai merupakan komoditas yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu lama.
“Sampai saat ini belum ada indikasi yang kuat terjadi penimbunan. Apalagi cabai tidak bisa ditimbun, beberapa hari saja sudah busuk,” tambahnya.
Selain cabai, Gubernur juga menyoroti harga minyak goreng yang mulai meningkat hingga di atas Rp20 ribu per liter. Namun demikian, ia menilai komoditas tersebut masih relatif dapat dikendalikan melalui jalur distribusi yang telah dibangun, termasuk melalui Perum BULOG dan skema minyak goreng subsidi.
Ke depan, Pemprov akan memperkuat pengendalian harga bahan pokok melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rapat koordinasi yang akan digelar dalam waktu dekat. Salah satu strategi yang disiapkan adalah meminta petani, produsen, dan pengepul cabai untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan di dalam daerah. (AL-03)
