MATARAM — Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat krusial dalam melakukan pengawasan, pendampingan dan memberikan pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr L Muhamad Iqbal saat pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, di Pendopo Gubernur, Selasa (10/02/2026).
“Saya yakin teman teman di provinsi dan kabupaten kota sudah capek dengan tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Alih alih dapat promosi dan jabatan tapi dihantui musibah sampai pensiun”, tegas Gubernur.
Untuk itu, Gubernur dengan tegas pula tengah melakukan pembenahan sistem yang sedang berjalan di awal pemerintahannya.
Dirinya mengatakan, sejak setahun lalu, Pemprov telah mengajukan permohonan pemeriksaan tujuan khusus terkait beberapa temuan masalah dalam sistem pemerintahan.
“Samasekali bukan bermaksud mencari siapa yang salah namun bertujuan untuk memperbaiki sistem dan melakukan pemetaan dalam upaya pembenahan sistem untuk mengetahui apa dan dimana masalahnya”, tegasnya lagi.
Dirinya juga menegaskan bahwa pembenahan yang dilakukan di awal pemerintahannya adalah kebijakan tak populer namun dinilai penting agar tata kelolanya semakin baik yang dapat mendukung jalannya pemerintahan seperti pemeriksaan di Bank NTB, Dikbud, Bappenda dan rumah sakit beberapa waktu lalu.
Gubernur berharap, kemitraan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dengan BPKP dalam membangun tata kelola yang baik dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program program pemerintah.
Acara pengukuhan dihadiri pula oleh para Bupati, Wakil Bupati dan Walikota serta pejabat BPKP dan para kepala OPD Pemprov NTB. (AL-03)
