MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan hanya berfokus menekan angka stunting melalui posyandu di setiap dusun, melainkan juga berikhtiar pada tingkat kabupaten dan kota.
Wakil Gubernur NTB, Hj. indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP sekaligus Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB menjelaskan, pada tahun 2025-2026 Pemerintah Provinsi NTB mulai meluncurkan Program Desa Berdaya. Program ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan ekstrim, tetapi juga fokus memerangi stunting di sejumlah desa binaan.
“Tentunya kita melihat kemiskinan ekstrim erat kaitannya dengan masalah kesehatan, perempuan, anak dan sebagainya,” jelas Umi Dinda, sapaan Wagub usai menggelar Rembuk Stunting bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN-NTB) dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-NTB, Senin (2/12/2025).
Selain itu, dirinya menjelaskan ada beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menangani stunting, salah satunya adalah program orangtua asuh.
“Orangtua asuh ini akan kita berikan intervensi selama 90 hari kurang lebih tiga bulan dengan nilai 15.000 per hari. Kita tidak boleh hanya terkonsentrasi pada anak stunting saja, tetapi anak-anak yang kecendrungan akan menuju stunting harus mendapatkan pencegahan,” pungkasnya.
Lebih jauh, sesuai amanat presiden, Wagub ingin memastikan keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebar di seluruh kabupaten dan kota turut ikut membantu menurunkan angka stunting di NTB. BGN ikut serta dalam penurunan angka stunting dan diharapkan menyasar sejumlah anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lansia di NTB.
Tak hanya itu, Wagub memaparkan pentingnya koordinasi di setiap tingkatan pemerintah dalam menekan angka stunting. Sehingga, diharapkan capaian angka stunting di tingkat kabupaten dan kota dapat menjadi akumulasi di tingkat provinsi NTB.
“Pergerakan dan penurunan angka itu bisa didapatkan apabila pemerintah kabupaten dan kota bekerja secara bersama, secara masif sehingga sedikit besarnya angka penurunan itu akan mempengaruhi capaian akumulasi di tingkat provinsi,” ujarnya.
Untuk itu, Wagub mengapresiasi sejumlah kabupaten/kota yang terus berupaya dalam mengintervensi sejumlah Dinas dalam memadukan dan memastikan berbagai kegiatan terarah.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan kabupaten/kota lain yang dari bulan ke bulan kita melihat pemerintah, pimpinan daerah, yang ada dengan segala keterbatasan ini, terus berupaya memastikan bahwa intervensi dilakukan di sejumlah OPD yang tujuannya adalah memadukan, sehingga bergeraknya semua OPD ini dipastikan lebih terarah,” imbuhnya.
Di akhir arahannya, Umi Dinda menjelaskanntujuan pelaksanaan Rembuk Stunting selain untuk mengevaluasi capaian di tahun 2025, yang lebih utama lagi adalah apa yang menjadi rencana kerja di tahun 2026. Tentunya pihak BKKBN perwakilan Nusa Tenggara Barat akan melihat sejauh mana target yang mampu dicapai dengan sejumlah dukungan dana DAK yang diberikan kepada kabupaten dan kota sehingga ini akan menentukan kepercayaan pemerintah pusat dari sisi penganggaran yang bisa diberikan kepada daerah pada tahun selanjutnya. (AL-03)
