MATARAM — Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Didi Sumardi, menyoroti masih tingginya disparitas atau ketimpangan mutu pendidikan di wilayah NTB. Pernyataan ini disampaikan Didi saat melakukan pertemuan dengan Kepala Dikpora NTB, dan pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Rabu, 7/10/2026.
Didi menyampaikan bahwa di satu sisi terdapat sekolah swasta maupun negeri yang berkembang sangat pesat dan melampaui standar nasional. Namun di sisi lain, masih banyak sekolah di daerah yang tertinggal.
Dalam kesempatan itu, Didi menekankan pentingnya pemerataan kualitas sekolah serta perbaikan tata kelola tenaga pengajar di sepuluh kabupaten/kota.
“Kondisi ini membuktikan bahwa prinsip keadilan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kita tidak mengenal dikotomi antara sekolah negeri maupun swasta. Keadilan pendidikan harus dihadirkan untuk semua anak tanpa memandang status atau jenjang lembaganya,” tegas Didi.
Selain mutu sekolah, masalah ketimpangan penempatan guru juga menjadi catatan kritis Komisi V DPRD NTB. Secara akumulatif nasional, Didi menyebut, rasio guru dan murid di NTB sebenarnya terbilang memadai. Kendati demikian, penumpukan tenaga pengajar masih sering terjadi di sekolah atau wilayah tertentu, sementara sekolah lain justru mengalami kekurangan guru untuk mata pelajaran yang sama.
“Nah, iniyang kita sebut sebagai disparitas itu, dimana keberadaan tenaga pengajar tidak merata seriap sekolah,” ujarnya.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Ia mengatakan bahwa DPRD NTB mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk mengakselerasi pemetaan ulang terkait rasio guru, peserta didik, hingga ketersediaan ruang kelas.
Langkah ini menurutnya dinilai krusial agar target-target pembangunan pendidikan dalam RPJMD dapat tercapai lebih cepat.
“Akses pendidikan adalah hak dasar. Kita harus pastikan tidak ada satu pun anak di NTB yang kesulitan mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” kata Didi.
Didi juga menegaskan pentingnya penerapan kurikulum yang solutif dan adaptif terhadap kondisi sekolah setempat. “Kurikulum yang tepat sasaran diharapkan mampu menjamin kualitas output lulusan, baik SMA/MA yang melanjutkan ke perguruan tinggi maupun SMK yang disiapkan langsung menyerap pasar kerja atau berwirausaha secara mandiri,” tegas Didi. (AL-04)
