MATARAM—Meski mendapat kritikan dan penolakan, pimpinan DPRD NTB masih tetap mengagendakan kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD NTB ke Dubai, Uni Emirat Arab dan Australia, pada bulan Mei mendatang.
Penegasan itu dilontarkan Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir. Menurutnya, kunker ini sudah diagendakan jauh-jauh hari dan sudah dianggarkan. Saat ini, DPRD NTB tengah meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika izin sudah dikantongi, maka tidak ada alasan urgent untuk membatalkannya. Namun begitu dia menyerahkan sepenuhnya ke masing-masing anggota dewan, apakah akan ikut atau tidak. ” Itu terserah masing-masing saja.Itu kan tergantung kesadaran masing-masing” katanya.
Agenda kunker itu sudah jadi keputusan DPRD NTB secara kelembagaan.Kunker
itu juga merupakan program yang anggarannya sudah jelas. Jadi,
kedudukannya sama dengan program kegiatan lain. Untuk kebutuhan kunker ini, dewan menganggarkan Rp 3,6 miliar di APBD NTB 2023. Menurutnya, anggaran itu tidak terlalu besar. ”Anggarannya relatif. Dan itu sudah melalui pembahasan,” tambahnya.
Muzihir mengklaim, dalam APBD sudah ada porsi anggaran untuk masing-masing pos kegiatan maupun kebutuhan lainnya. Misalnya, untuk anggaran pendidikan dan bansos, sudah ada pos anggaran masing-masing. Begitu juga dengan anggaran kunker ini, juga sudah melalui mekansime yang ada. ”Jadi sudah jelas porsi masing-masing,” tegasnya.
Pro kontra terhadap rencananya kunker ini pun dianggap hal lumrah dan dianggapnya sebagai dinamika masyarakat. ”Jangankan soal kunker, program lain juga ada pro-kontra,” ujarnya.
Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda yang ditanya wartawan malah menyerahkan persoalan ini ke Muzihir. ”Biar Pak Muzihir nanti yang menjawab dan menjelaskan,” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD NTB Najamuddin Mustoefa mengatakan, kunker itu sebagai kegiatan pemborosan anggaran. a mengasumsikan, jika setiap anggota DPRD menghabiskan anggaran Rp 100 juta, maka total anggaran yang akan terpakai sekitar Rp 6,5 miliar.”Itu pemborosan anggaran. Saya pribadi menolak kunker itu,” tegasnya.
Dia lalu meminta kunker itu dibatalkan. Kunker ke luar negeri tidak pernah terlihat hasil dan manfaatnya secara nyata dalam memperbaiki daerah. Justru hanya terkesan hambur-hamburkan anggaran saja. Sebaiknya anggaran kunker itu dialihkan untuk kepentingan masyarakat luas. ”Tidak ada urgensinya,” tegasnya.
Dikatakan bahwa kondisi keuangan daerah belum sehat. Pemda NTB menanggung utang ratusan miliar. Untuk itu, dia menyarankan kunker sebaiknya dilakukan di dalam daerah.
Sekretaris DPD Gerindra NTB Ali Utsman Al Khairi mengatakan telah melarang anggota DPRD NTB dari Pertai Gerindra untuk berangkat. Rencana kunker itu dinilai tidak etis karena tidak sesuai dengan semangat kepedulian pada rakyat. Selain itu, tidak menunjukkan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi daerah dan masyarakat. “Ini sudah jadi instruksi partai, sehingga saya pastikan tidak ada anggota fraksi Gerindra yang boleh berangkat,” tegasnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat juga menolak rencana kunker ke luar negeri itu. Ia bahkan sudah melarang anggota DPRD NTB dari PDIP untuk ikut serta. Menurutnya, kunker ke luar negeri ini tidak memberikan manfaat untuk pembangunan NTB karena tidak ada urgensinya. Dia pun menyarankan agar anggota DPRD NTB sebaiknya turun ke masyarakat langsung. ”Itu jauh lebih bermanfaat,” tegasnya. (AL-03)
