MATARAM–Angka kemiskinan di Provinsi NTB tidak kunjung berhasil ditekan.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat angka kemiskinan di NTB pada September tahun 2022 lalu sebesar 13,82 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan periode yang sama yakni September tahun 2021 yaitu sebesar 13,83 persen atau terjadi penurunan 0,01 persen. Namun dibandingkan periode Maret 2023 sebesar 13,68 persen, angka kemiskinan di NTB ini terjadi kenaikan sebesar 0,14 persen.
Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, peningkatan angka kemiskinan pada periode Maret 2022 ke periode September 2022 ini, dipicu salah satunya karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pada awal September 2022. Selain itu, karena angka pengangguran yang masih tinggi. Data BPS, angka pengangguran di NTB pada Agustus 2022 sebesar 2,89 persen. ”Angka pengangguran yang tinggi juga salah satu penyebab angka kemiskinan tinggi,” jelasnya.
Menurut Wahyudin, dari 2,89 persen angka pengangguran itu, 13,30 persen-nya masuk ketegori warga yang berstatus setengah pengangguran. Lalu, 25,30 persen merupakan pekerja paruh waktu. Mereka ini kategori adalah berkerja, tapi jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. ” Misalnya mereka bekerja sebagai buruh tani, tapi dalam seminggu itu dia tidak bekerja secara penuh, bisa jadi dalam seminggu hanya bekerja 2 atau 3 hari
saja sisanya menganggur,” jelasnya.
Pemerintah lanjut Wahyudin harus lebih banyak membuka kesempatan kerja guna membantu peningkatan pendapatan para pengangguran maupun pekerja paruh waktu ini. Bisa diupayakan melalui bantuan usaha produktif,
pengadaan pelatihan-pelatihan keterampilan serta bantuan modal usaha.
“Kita mengukur kemiskinan itu berdasarkan pengeluaran konsumsi makanan dan
non makanan. Untuk makanan batasannya setara dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari,” ucapnya.
Ditekankan bahwa daya beli sedikit tidak bisa memengaruhi pengeluaran
rumah tangga yang berimplikasi pada kemiskinan. Sedangkan pengeluaran
non makanan ditentukan oleh pengeluaran untuk kebutuhan perumahan,
kesehatan, pendidikan, transportasi.
Wahyudin mengingatkan agar program perlindungan sosial, baik yang berasal
dari APBN maupun APBD termasuk APBDes lebih tepat sasaran. Jangan
ada lagi penyaluran program-program hanya kepada masyarakat tertentu
alias mampu yang dapat bantuan. Sementara ada masyarakat yang lebih
berhak untuk mendapatkan bantuan justru tidak dapat bantuan.
“Sepertinya memang salah satu penyebab angka kemiskinan ini juga karena
masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran,” tutupnya.
Terpisah Wakil Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan DPRD NTB Mohammad Akri menilai program pengentasan kemiskinan nyaris tidak ada progres atau penurunan. Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB dinilai minim terobosan dalam menekan jumlah penduduk miskin.
Dikatakannya persoalan kemiskinan memang menjadi problem yang tidak
hanya terjadi di NTB. Tetapi terjadi pula di daerah lainnya. Hanya saja, masifnya pembangunan di NTB semestinya berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. “Artinya masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari pembangunan itu juga,” ujarnya.
Saat ini masa jabatan gubernur dan wakil gubernur NTB akan berakhir kurang dari enam bulan ke depan. Akri tak yakin angka kemiskinan di NTB akan mampu turun ke satu digit. Namun demikian, Akri tetap berharap gubernur
dapat fokus menekan angka kemiskinan di sisa masa jabatannya.
Sementara itu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur NTB H Zulkieflimansyah tahun 2022 disebutkan, rendahnya penurunan angka kemiskinan di NTB dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang hanya 0,01
persen disebabkan kenaikan harga BBM yang memicu inflasi 6,23 persen. Selanjutnya, disebut pula faktor kenaikan garis kemiskinan dari Rp 441.711 pada tahun 2021 menjadi Rp 489.954 pada tahun 2022. (AL-03)
