MATARAM — Langkah strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pembangunan berbasis desa diyakini menurunkan kemiskinan ekstrem, memperkuat potensi ekonomi lokal dan kolaborasi lintas sektor melalui program Desa Berdaya Transformatif.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi (Diskominfotik), Yusron Hadi mengatakan, pijakan utama pembangunan berbasis desa, pertama karena sebagian besar penduduk miskin berada di desa, Kedua, desa-desa di NTB sejatinya kaya sumber daya alam pangan, pertanian, perikanan.
“Ketiga, desa kita sekarang punya sumber daya manusia yang kreatif. Banyak anak muda inovatif tinggal di desa. Kalau potensi ini dikemas dengan baik bisa menjadi kekuatan baru NTB”, ujarnya dalam forum diskusi “Catatan Rakyat” yang digelar YIM Creative Center di Bumi Resto, Mataram, Jumat (07/11/2205).
Program Desa Berdaya juga bersinergi dengan pengembangan desa wisata yang memperkuat klaster destinasi nasional dan internasional untuk mempercepat transformasi NTB yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Yusron menekankan, desa bukan hanya objek pembangunan tetapi juga simpul strategis yang menghubungkan banyak kepentingan lintas sektor. Melalui pendekatan kawasan, program Desa Berdaya mendorong keterhubungan antar desa dengan pusat ekonomi wilayah mulai dari pertanian, industri hingga ekonomi kreatif dengan konsep hilirisasi yang menjadi bagian penting untuk memahami peran desa desa dalam rantai nilai siapa yang memproduksi, mengolah dan memasarkan hasil.
Sementara itu, Dr Firman, akademisi dari Universitas Mataram menilai Desa Berdaya Transformatif sebagai model baru pembangunan berbasis data dan pendampingan yang intensif. Pendekatan ini, diarahkan untuk membangun entitas lokal yang tangguh di tingkat desa.
“Desa Berdaya Transformatif fokus pada pemberdayaan keluarga miskin ekstrem dengan memahami aspek sosiologis, psikologis dan demografis mereka. Pendampingan dilakukan secara intensif dan berbasis data yang terverifikasi”, jelasnya.
Program ini memiliki tahapan yang jelas, dimulai dari verifikasi dan validasi data, graduasi menuju kemandirian hingga pengembangan penghidupan yang terhubung dengan potensi ekonomi desa. Dilakukan juga pemberdayaan sosial dan perubahan perilaku serta pendampingan keuangan rumah tangga agar keluarga miskin bisa beralih dari konsumsi menuju produksi.
“Pendampingan dilakukan selama dua tahun dengan target keluarga miskin ekstrem di desil satu. Kita ingin mereka tidak hanya keluar dari kemiskinan, tapi benar-benar mandiri”, tegasnya.
Peran pemerintah provinsi sebagai pengorkestra utama Desa Berdaya Transformatif menjadi platform kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, mitra pembangunan, sektor swasta dan desa menjadi simpul utama transformasi. (AL-03)
