MATARAM — Maraknya peredaran pangan siap saji (PSS) kekinian hingga aktivitas di pasar tradisional, mendorong Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram untuk memperkuat strategi pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko. Hal ini mengemuka dalam Audiensi Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2026 yang digelar di Kantor Wali Kota Mataram.
Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., menegaskan bahwa pendekatan pengawasan tidak lagi dapat bersifat pasif, melainkan harus menyasar langsung titik-titik yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Semakin menjamur peredaran PSS harus dipastikan keamanan dan higienitasnya. Ini merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit seperti diare maupun keracunan,” tegasnya.
Selain itu, perhatian juga difokuskan pada penguatan pengawasan di pasar tradisional. Bersama Dinas Perdagangan, BBPOM di Mataram akan melakukan intervensi di Pasar Perumnas pada tahun 2026. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan pasar yang memenuhi standar keamanan pangan, sekaligus mendorong pencapaian yang setara bahkan melampaui keberhasilan Pasar ACC Ampenan yang meraih predikat juara regional Tengah pada tahun 2025.
Tidak hanya pada pengawasan lapangan, BBPOM juga mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk menunjukkan komitmen yang terukur melalui pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA). Instrumen ini menjadi indikator penting dalam menilai keseriusan daerah dalam menjamin keamanan pangan secara menyeluruh, mulai dari pangan olahan siap saji (POSS), pangan industri rumah tangga (PIRT), hingga pangan segar seperti asal hewan (PSAH), tumbuhan (PSAT), dan ikan (PSAI).
Di sisi lain, optimalisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) POM juga menjadi perhatian. Pemanfaatan dana ini diarahkan untuk mendukung pengujian pangan secara lebih intensif, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelaku usaha agar produk PIRT dapat berkembang dan naik kelas menjadi produk berizin edar MD.
Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas sektor bersama seluruh perangkat daerah dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Walikota juga menyampaikan bahwa ke depan, Pasar Induk Mandalika akan menjadi target intervensi dan pembenahan berikutnya. Namun, upaya tersebut diakui tidaklah sederhana, mengingat tingginya kompleksitas aktivitas serta ragam komoditas yang diperdagangkan, sehingga memerlukan penataan secara bertahap dan terencana, terutama dari aspek infrastruktur.
Dengan pendekatan yang lebih tajam, terarah, dan berbasis risiko, BBPOM di Mataram menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar hadir secara administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata—melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman sekaligus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat, aman, dan berdaya saing. (AL-03)
