MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta para mitra penyelenggara program di NTB yang berlangsung di hotel Lombok Raya, (22/05).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa Satgas MBG memiliki fungsi sebagai fasilitator dan penghubung untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan secara efektif di daerah.
“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, Program MBG merupakan program nasional yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.
Sementara itu, Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang berkelanjutan dan tetap menjadi prioritas pemerintah.
Dirinya menjelaskan bahwa berbagai isu mengenai keberlanjutan maupun penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian yang dilakukan hanya menyasar program pendukung, sedangkan anggaran untuk operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Erwin juga mengapresiasi capaian Provinsi NTB yang dinilai menjadi salah satu Provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG yang baik berkat dukungan pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Utama (Ittama) BGN, Rudyanto, menyampaikan bahwa NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat Pemerintah Provinsi NTB serta keberanian para mitra yang sejak awal ikut berpartisipasi dalam program meskipun menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan.
Rudyanto menegaskan bahwa cakupan penerima manfaat MBG masih perlu terus diperluas mengingat jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga pondok pesantren.
Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah daerah juga didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan.
“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan,” tegas Rudyanto.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.
Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan pun kembali digalakkan dengan melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga gerakan pramuka untuk mengembangkan berbagai komoditas pangan produktif.
Selain sektor pertanian, pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, serta komoditas pangan lainnya juga terus didorong sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (AL-03)
