Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen untuk terus membenahi tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB.
Penegasan RSUD Provinsi sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus menjadi tolok ukur (benchmark) bagi pengembangan rumah sakit daerah lainnya di NTB, disampaikan Iqbal saat menghadiri kegiatan Survei Akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS), di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB, Rabu, 30/9/2026.
Iqbal menyampaikan bahwa sebagai rumah sakit rujukan utama, RSUD Provinsi perlu menjadi contoh dalam penerapan tata kelola, budaya kerja, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien.
“Semakin tinggi standar RSUD Provinsi, semakin tinggi pula standar yang dapat kita dorong pada rumah sakit-rumah sakit di kabupaten dan kota,” ujar Gubernur Miq Iqbal.
Berkaitan dengan kegiatan survei, Iqbal memandang survei akreditasi bukan sekadar proses untuk memperoleh hasil penilaian, tetapi merupakan bagian dari quality assurance untuk memastikan sistem pelayanan rumah sakit berjalan dengan baik.
Menurutnya, rumah sakit merupakan sistem yang tidak bergantung hanya kepada direktur maupun tenaga medis tertentu. Seluruh unsur harus bergerak dalam satu sistem dan budaya kerja yang sama.
“Rumah sakit ini akan maju kalau seluruh sistem, dari hulu sampai hilir, dari tukang parkir, satpam, sampai dokter spesialis, semuanya memiliki budaya kerja yang baik. Ini soal corporate culture,” katanya.
Lebih jauh, Iqbal mengatakan perbaikan pelayanan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem pengawasan, pengelolaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesejahteraan pegawai, urusan umum, serta sarana dan prasarana.
“Ini satu kesatuan yang utuh. Tidak mungkin memperbaiki pelayanan tanpa sistem pengawasan yang baik. Tidak mungkin memperbaiki rumah sakit tanpa pengelolaan SDM yang baik, termasuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga meminta para surveior memberikan masukan di luar hasil penilaian formal, terutama catatan yang dapat membantu pemerintah daerah melihat berbagai aspek yang masih perlu dibenahi.
“Saya sangat terbuka dan berharap bisa mendapatkan catatan-catatan pribadi dari masing-masing surveior mengenai apa yang harus kita lakukan di rumah sakit ini,” ungkapnya.
Bersamaan dengan itu, Ketua Surveior LAM-KPRS RSUD Provinsi NTB, Prof. dr. Mansyur Arif, menegaskan bahwa survei akreditasi bukan bertujuan mencari kesalahan rumah sakit.
Survei dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem pelayanan, mutu, dan keselamatan pasien telah dibangun, diterapkan, dievaluasi, serta diperbaiki secara berkelanjutan.
“Akreditasi bukanlah tentang seberapa baik rumah sakit mempersiapkan diri menghadapi survei, tetapi bagaimana standar tetap dijalankan dengan baik ketika survei telah selesai,” ujar Mansyur.
Ia menjelaskan, proses survei dilakukan secara objektif, profesional, konstruktif, dan transparan, meliputi penilaian dokumen, observasi implementasi pelayanan di lapangan, serta wawancara dengan pihak terkait.
“Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah patient experience atau pengalaman pasien dalam menerima pelayanan,” lanjutnya.
Menurutnya, mutu dan keselamatan pasien harus benar-benar menjadi bagian dari keseharian pelayanan, bukan hanya terlihat ketika rumah sakit sedang menghadapi survei akreditasi.
Pelayanan yang aman dan bermutu tidak hanya ditentukan oleh dokter, obat, alat kesehatan, maupun fasilitas, tetapi juga oleh sistem kerja, komunikasi, budaya organisasi, serta kemampuan seluruh unsur rumah sakit dalam menjalankan perannya.
Sebagai rumah sakit rujukan utama milik Pemerintah Provinsi NTB, RSUD Provinsi juga diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak peningkatan standar pelayanan rumah sakit lainnya di kabupaten dan kota. (AL-03)
