MATARAM — Kepala Badan POM, Taruna Ikrar, menekankan pentingnya pengawasan keamanan pangan di SPPG untuk mencegah keracunan makanan pada anak-anak. BPOM akan meningkatkan kompetensi penyedia pangan dan melakukan pendampingan untuk memastikan keamanan pangan.
Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait temuan roti berjamur pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat segera melakukan penelusuran lapangan terhadap sumber produk tersebut.
Penelusuran dilakukan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa produk roti yang dilaporkan tersebut diperoleh dari salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.
Tim menemukan bahwa UMKM pemasok roti tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, sebagaimana dipersyaratkan dalam pemenuhan standar keamanan pangan bagi produk yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat.
Produk roti tersebut diketahui sempat terdistribusi ke beberapa sekolah penerima manfaat program MBG. Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, produk tersebut belum sempat dikonsumsi oleh siswa karena kegiatan belajar mengajar berlangsung pada bulan Ramadan sehingga makanan tidak langsung dikonsumsi.
Sebagai tindak lanjut, BBPOM di Mataram bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat melakukan pembinaan kepada pihak terkait serta memastikan penghentian sementara distribusi produk dari UMKM tersebut hingga seluruh persyaratan keamanan pangan terpenuhi.
BBPOM di Mataram mengimbau seluruh pelaku usaha pangan yang terlibat dalam penyediaan makanan pada program pemerintah agar memastikan proses produksi telah memenuhi ketentuan keamanan pangan, termasuk kepemilikan sertifikasi higiene dan sanitasi, serta izin edar produk yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah ini penting untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi para penerima manfaat program. (AL-03)
