MATARAM — Sebagai pilar ekonomi bangsa UMKM memiliki peran penting, karena lebih dari 90 % industri yang ada di Indonesia merupakan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan. UMKM juga merupakan aset Pemerintah Daerah yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan dan perluasan lapangan kerja.
Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan menyampaikan bahwa sebagai aset strategis pemerintah, UMKM harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah baik terkait akses perizinan, pembiayaan dan promosi.
BBPOM di Mataram terus berinovasi dalam menciptakan dan mengembangkan solusi baru yang dapat meningkatkan kinerja dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu bukti nyata dari komitmen kami adalah inovasi Gemilang Pro UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM). Inovasi ini menitikberatkan kolaborasi lintas lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha dan media dalam melakukan pendampingan kepada UMKM untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan keamanan serta berdaya saing, ujar Yosef, Senin (27/7).
Inovasi Gemilang Pro UMKM juga masuk sebagai 5 Terbaik Inovasi kelompok Replikasi pada Kluster Lembaga dalam Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KemenPAN RB. Gemilang Pro UMKM secara sinifikan mampu meningkatkan jumlah Nomor Izin Edar (NIE) yang diterbitkan, peningkatan omzet, peningkatan mitra distribusi dan serapan tenaga kerja.
“UMKM jangan takut atau ragu jika ingin mendaftarkan produknya di BPOM, karena perizinan di BPOM Mudah, Terjangkau dan Terukur sejauh persyaratan / prosedur yang ada dipenuhi oleh pelaku usaha. Banyak insentif yang diberikan BPOM untuk UMKM, seperti fasilitasi pendampingan sampai terbit izin edar, diskon tarif PNBP pendaftaran produk sebesar 50 % dan pengujian laboratorium gratis dalam rangka perizinan produk” ungkap Yosef.
Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), BBPOM di Mataram bersinergi dengan Perguruan Tinggi melalui pemberdayaan para Mahasiswa sebagai Fasilitator Pendamping UMKM, Kami menyadari keterbatasan UMKM terkait digitalisasi perizinan, oleh karenanya kami membentuk Fasilitator dari kelompok Mahasiswa yang akan mendampingi UMKM selama proses perzinan baik dalam penyiapan dokumen, permasalahan IT seperti pengisian dan upload dokumen, serta rancang label. Melalui program ini juga melatih jiwa enterprenuer dari para Mahasiswa, jadi semua mendapatkan manfaat, sambung Yosef.
“Jadi, tunggu apalagi, ayo daftarkan produknya di Badan POM, agar usaha aman, nyaman dan cuan pun dalam genggaman”, pungkas Yosef.
Sebagai informasi tambahan tarif PNBP sesuai PP 32 Tahun 2017 rata-rata untuk produk pangan olahan skala UMKM berkisar 300 s/d 500 ribu, jika berikan diskon sebesar 50 % maka UMKM hanya membayar sekitar 150rb s/d 250rb dan sertifikat izin edar berlaku 5 tahun. Selain itu tak ada biaya lainnya, no pungli dan no gratifikasi. (AL-03)
