MATARAM — Balai Besar POM di Mataram terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengawasan serta mendorong daya saing produk lokal melalui pendampingan intensif kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, sejalan dengan amanah Pancasila, UUD 1945, serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pembinaan yang terstruktur melalui pelatihan, asistensi dan edukasi menjadi prasyarat agar pelaku usaha mampu naik kelas dan memenuhi standar regulasi, hal demikian disampaikan Kepala Badan POM RI Bapak Taruna Ikrar saat menyampaikan sambutan pada peresmian kegiatan “Coaching and Development Center UMKM Kosmetik Kosmesia” di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2026.
Sementara Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso Mataram menjelaskan, bahwa sepanjang periode tahun 2025, Balai Besar POM di Mataram telah memberikan pendampingan kepada 39 UMKM. Hasilnya, sebanyak 202 Nomor Izin Edar (NIE) berhasil diterbitkan, yang terdiri atas
– 4 NIE obat bahan alam dari 2 UMKM,
– 78 NIE pangan olahan dari 29 UMKM, serta
– 120 NIE kosmetik dari 8 UMKM.
Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, penerbitan NIE tersebut tersebar di:
– Kota Mataram sebanyak 40 NIE,
– Kabupaten Lombok Barat 106 NIE,
– Kabupaten Lombok Tengah 19 NIE,
– Kabupaten Lombok Timur 22 NIE, dan
– Kabupaten Lombok Utara 15 NIE.
Adapun jenis produk pangan olahan yang telah memperoleh NIE meliputi gula semut, VCO, minuman botanikal, dan produk lainnya. Sementara untuk obat bahan alam mencakup cairan obat luar dan kapsul. Pada kategori kosmetik, produk yang telah mengantongi izin edar antara lain pomade, sabun cair, parfum, dan berbagai produk perawatan lainnya.
Secara kumulatif pada periode 2024–2025, Balai Besar POM di Mataram telah mendampingi 86 UMKM dengan total 440 NIE yang diterbitkan. Rinciannya meliputi:
– 6 NIE untuk 3 UMKM obat bahan alam,
– 164 NIE untuk 56 UMKM pangan olahan, serta
– 270 NIE untuk 12 UMKM kosmetik.
“Capaian ini diharapkan menjadi fondasi penguatan pengawasan terpadu bersama para pemangku kepentingan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat,” jelas Yogi. (AL-03)
