Menu ✖

Mode Gelap
Perangkat Daerah Tuntaskan 100 Persen RUP, Percepat Pengadaan dan Serapan Anggaran Pemprov NTB Andalkan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat Tangani Kerusakan Jalan Pasca Banjir Pemprov NTB Segera Luncurkan Aplikasi Aduan Cepat Kekerasan Perempuan dan Anak Pemprov NTB Mulai Terapkan Work From Home Kencan Berujung Maut, Pria asal Lombok Timur Dikeroyok Hingga Meninggal di Homestay Suranadi Pemprov NTB Matangkan Strategi Graduasi Kemiskinan Ekstrem

Headline

BKD Mataram Buka-Bukaan Soal Pengawasan Pajak Berbasis Elektronik ke Pemkot Parepare

badge-check


					BKD Mataram Buka-Bukaan Soal Pengawasan Pajak Berbasis Elektronik ke Pemkot Parepare Perbesar

MATARAM — Ada hal yang menarik dalam kunjungan pemerintah Kota Pare-pare ke pemerintah Kota Mataram pada Kamis, 08 september 2026 kemarin.

Perwakilan BKD Kota Mataram, Achmad Amrin pada pertemuan tersebut menjelaskan terkait tata kelola pajak. Ia mengatakan bahwa yang dilakukan BKD ialah intensifikasi penerimaan pajak daerah, kemudian ekstensifikasi, dan administrasi perpajakan berbasis elektronik.

“Nah, dari ketiga hal ini kemudian ujungnya adalah untuk Mataram Satu Data melalui Mataram Pintar,” jelas Amrin.

Amrin menegaskan bahwa hal-hal yang cukup signifikan dilakukan pada tatanan intensifikasi perpajakan adalah melihat garis besarnya bahwa pengelolaan perpajakan daerah itu musuh utamanya hanya satu, yaitu kepatuhan.

Oleh karena itu, Amrin mengatakan bahwa secara internal pemerintah Kota Mataram mulai membenahi administrasi yaitu memperkuat regulasi, dan yang kedua adalah pengawasan.

“Pengawasan itu juga kami lakukan dengan berbasis dua pendekatan. Pertama adalah pengawasan elektronik dan tapping box, ya,” kata Amrin.

Ia melanjutkan, untuk gambaran secara umum, di tahun 2025 target pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makan-minum itu dari 40 miliar sekarang sudah tembus 50 miliar, dari hasil 2 tahun kami melakukan pengawasan berbasis penungguan.

Berkaitan dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kami melakukan pemeliharaan basis data, melakukan pendataan, kemudian yang paling signifikan itu adalah reklas nilai jual objek pajak (NJOP).

Amrin menegaskan dengan memanfaatkan kerja sama dengan universitas, yaitu dengan melakukan survei harga tanah di seluruh wilayah Kota Mataram yang menghasilkan reklas harga tanah itu bisa ratusan kelas naik.

“Jadi untuk garis besarnya, dari reklas NJOP ini tadinya BPHTB itu kami hanya pasang target 20 miliar, sekarang sudah 46 miliar untuk BPHTB,” tegas Amrin. (AL-04)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Aruna Senggigi Siapkan Deretan Event Spektakuler Perayaan Tahun Baru 2027

13 November 2026 - 22:00 WITA

PPS Endus Dugaan Korupsi Proyek Cangkang Kemiri Rp3,2 Miliar di Dinas Pertanian NTB

12 November 2026 - 19:37 WITA

Penyaluran Dana Desa Berdaya di Mataram dan KLU Capai 100 Persen

12 November 2026 - 19:24 WITA

DPRD Tetapkan 7 Calon Terpilih Anggota KPID NTB Periode 2026–2029

11 November 2026 - 19:27 WITA

Pemprov NTB Perluas Jangkauan Sekolah Rakyat hingga ke Sumbawa

11 November 2026 - 06:50 WITA

Trending di Headline