MATARAM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal dan pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting di NTB.
Ajakan tersebut disampaikan pada kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting menjelang akhir tahun dengan mitra kerja dalam rangka evaluasi quickwin Provinsi NTB di Mataram, (03/12/2025).
Dalam paparannya, Umi Dinda menyampaikan perkembangan terbaru kondisi stunting di NTB. Dua kabupaten telah masuk zona hijau, yakni Lombok Barat dan Sumbawa. Namun, Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada dalam zona merah. Ia meminta kedua daerah tersebut memperkuat upaya penanganan.
“Kita tidak boleh menutup-nutupi data. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya, kita bisa bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah dan yang merah harus berusaha naik”, tegasnya.
Umi Dinda menegaskan bahwa langkah penanganan stunting ini bukan bagian dari kampanye politik, tetapi murni gerakan untuk menyelamatkan generasi masa depan NTB, terutama menuju Generasi Emas 2045.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah instansi vertikal, termasuk TNI dan Polri yang telah memberikan kontribusi signifikan melalui berbagai program, salah satunya program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yaitu intervensi gizi selama 90 hari dengan dukungan Rp15.000 per hari. Program ini membutuhkan komitmen besar dari para orang tua yang rata-rata harus menyiapkan sekitar Rp1,3 juta untuk satu anak selama masa intervensi.
Namun demikian, Umi Dinda mengakui bahwa jumlah tersebut masih berat bagi masyarakat berpenghasilan UMR (Upah Minimum Regional) dan berbagai bantuan pemerintah masih perlu diperkuat oleh partisipasi masyarakat dan berbagai inisiatif komunitas lainnya.
“Partisipasi masyarakat ini menjadi solusi nyata dan berkelanjutan, karena kita tidak pernah bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahunnya”, ujarnya.
Umi Dinda juga menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penanganan stunting. Menurutnya, intervensi kesehatan saja tidak cukup, faktor pendidikan, ekonomi keluarga dan lingkungan sosial menjadi penentu keberhasilan program. Penanganan berbasis spasial pun penting agar intervensi lebih tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi wanita dan lembaga pendamping yang telah bekerja keras di lapangan. Menurutnya, masih banyak keluarga yang membutuhkan pendampingan intensif. Seragam yang dikenakan para peserta katanya, harus menjadi simbol komitmen untuk terus hadir mendampingi para ibu dan anak di daerah terpencil.
Umi Dinda menyoroti pula berbagai kisah lapangan, termasuk para ibu yang harus menjalani peran sebagai orang tua tunggal atau menghadapi kondisi keluarga yang tidak ideal. Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk membantu, namun tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga. Ia berharap para ayah lebih hadir dan mendukung istri serta anak-anaknya.
Mengakhiri sambutannya, Umi Dinda kembali mengajak seluruh pihak untuk tidak cepat puas dengan capaian yang ada. “Kita harus terus mengejar standar yang lebih baik, bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi menjadi provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan lebih cepat”, tutupnya
Umi Dinda menegaskan bahwa memasuki bulan Desember, waktu yang tersedia untuk evaluasi program tahun berjalan sangat terbatas. Karena itu, seluruh rencana yang sudah disusun untuk pelaksanaan program penurunan stunting di tahun 2025 harus segera dipastikan kesiapan dan tindak lanjutnya. (AL-03)
