MATARAM — Mantan Gubernur NTB periode 2018-2023, Zulkieflimasyah atau biasa disapa Bang Zul menyoroti polemik penyelenggaraan MXGP pada 2 tahun lalu yang hingga saat ini tak kunjung selesai.
Berdasarkan postingan/status yang ia unggah di akun media sosial Facebook pribadinya, Bang Zul menilai NTB sangat beruntung dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia.
“NTB Sebenarnya beruntung, karena dibandingkan dengan provinsi2 lain, kita kebagian 3 event motor dunia,” jelasnya, Sabtu (7/3/2026).
Adapun ketiga event motor kelas dunia yang ia maksud, yakni MotoGP, MXGP yang dilaksanakan di Pulau Sumbawa dan MXGP yang di laksanakan di Pulau Lombok.
Lebih dalam Bang Zul menyebut dampak ekonomi dari ketiga event tersebut menjadikan UKM hidup, pariwisata hidup, hotel hidup, restaurant hidup, travel agent hidup, dan banyak lagi yang lainya.
“Belum lagi infrastruktur kita jadi bagus. Jalan raya, bandara, pelabuhan laut, listrik, Telkom dll. Pokoknya banyak deh,” ujarnya.
Dan ketiga event tersebut di atas hebatnya semua biaya penyelenggaraannya atau hosting fee nya di biayai oleh Pemerintah Pusat. “Mana ada daerah yang dibantu pemerintah pusat seperti kita di NTB ini,” terang Bang Zul.
Lebih lanjut ia menceritakan, semuanya berlangsung lancar sampai tahun 2023. Ketika saya berhenti jadi Gubernur, event yang tadinya lancar jadi bermasalah pembayaran vendornya bahkan sampai sekarang. Kenapa bisa bermasalah?
Untuk pembayaran Hosting fee atau penyelenggaraan MXGP back to back di Sumbawa dan di Lombok pemerintah pusat membantu daerah kita 24 M. Semua di sanggupi oleh Departemen Keuangan (Depkeu). Melobi Depkeu bukan persoalan yang sederhana dan sebentar. Akhirnya mereka setuju tapi depkeu tidak bisa langsung memberikan ke Pemda NTB tapi harus melalui Departemen Pariwisata. Nah, awal masalahnya di sini. Karena event yang di handle Departemen Pariwisata banyak sekali sehingga due dilligence nya butuh waktu yang lama dan panjang dgn birokrasi yang panjang.
Sedangkan jadwal MXGP nggak bisa nunggu nunggu dan sudahh terjadwal secara international. Nah krn dananya sdh pasti panitia MXGP memberanikan diri meminjam dulu dananya karena sudah ada kepastian dana dari Departemen Keuangan dan Departemen Pariwisata. Surat dari kementerian jadi pegangan dan acuan.
Masalahnya muncul kemudian karena ada aturan yang menyatakan bahwa dana dari Departemen Keuangan tidak boleh di cairkan untuk event yang sudah dilaksanakan, artinya Dana 24 M dari depkeu tidak bisa di gunakan utk membayar hosting fee MXGP. Karena keterlambatan tersebut bukan salah kita di NTB, tapi karena banyaknya event yang harus di verifikasi oleh kementerian Pariwisata, maka Kementerian Pariwisata merasa ‘bersalah’ sehingga dibuatlah kesepakatan antara Departemen Pariwisata dan Pemda NTB untuk membuat event Lomba Motorcross Lombok Sumbawa agar ada justifikasi 24 M utk turun ke pemda NTB..dan nanti dananya ada yg di alokasikan utk bantu panitia MXGP yg memang telah mengusakan dana tersebut dari awal.
Dinas Pariwisata dan PJ Gubernur saat itu tahu semua krn di panggil dan di kasih pesan oleh Pak Menteri Sandiaga Uno…
Dan akhirnya memang 24 M turun dan masuk ke rek Pemda NTB. Dan dilaksanakanlah Lomba Motorcross Lombok Sumbawa itu. Lomba tersebut ternyata bermasalah dan sempat di periksa kejaksaan utk kemudian di limpahkan ke Inspektorat NTB.
Jadi, vendor ini nggak terbayar sampai sekarang BUKAN KARENA PANITIA MXGPNYA KORUPSI atau CAWE2 tapi karena dana yg di alokasikan utk itu memang belum diterima dari Panitia Motor Cross Lombok Sumbawa itu. Panitia MXGP bahkan termasuk yang paling di rugikan.
Ya nggak fair juga sih, masak panitia MXGP sudah mengusakan dengn perjuangan panjang dan melelahkan uang 24 M tapi yg menikmati malah Panitia Motor Cross Lombok Sumbawa. Malah bukannya dibantu, tapi jadi bulan2an dan pesakitan seakan2 Panitia MXGP cawe2, makan duit dan berhutang pada vendor2, ucapnya.
Bang Zul juga mengusulkan agar Pemda NTB memanggil Panitia Motor Cross Lombok Sumbawa dan Panitia MXGP duduk bersama mencari solusi penyelesaian pembayaran vendor.
“Usul saya Pemda NTB sekarang panggil Panitia Motor Cross Lombok Sumbawa dan Panitia MXGP untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama untuk penyelesaian vendor2 ini. Karena kalau di bebankan ke panitia MXGP saja kok rasanya nggak adil ya :(. Mereka sudah usahakan dana 24 M dari pusat dan ketika masuk ke rek pemda malah tidak dapat bantuan sama sekali,” kata Bang Zul. (AL-03)
