LOMBOK BARAT — Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahap ke-4 di Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi digelar di Halaman Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (21/2/2026).
Agenda ini menandai peresmian 41 unit SPPG, di mana 36 unit berlokasi di wilayah NTB dan sisanya tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi program MBG dibentuk oleh PBNU.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyoroti perubahan paradigma ekonomi yang dibawa oleh kehadiran SPPG. Menurutnya, pemerintah kini menggunakan “logika terbalik” dengan menciptakan permintaan (demand) terlebih dahulu di tingkat hilir sebelum membenahi sisi hulu.
”Dulu, petani sering ragu menanam sayur atau memelihara ikan karena takut tidak ada pembeli atau harga anjlok saat panen. Hari ini, Presiden menciptakan permintaannya dulu melalui MBG. Sekarang di pasar, pedagang sayur sudah punya posisi tawar tinggi karena barang mereka pasti diborong untuk kebutuhan gizi ini,” ujarnya.
Meski disambut positif, tingginya permintaan ini memicu tantangan baru berupa kenaikan harga akibat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan (supply). Gubernur mengakui bahwa saat ini masyarakat mulai merasakan kenaikan inflasi.
”Ini bukan salah program MBG-nya, tapi kita yang harus lebih cepat mengantisipasi ketersediaan pasokan. Karena itu, mulai Mei mendatang, Pemprov NTB akan melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi pangan masyarakat,” tambahnya.
Langkah konkret yang akan diambil meliputi pengembangan greenhouse untuk sayuran skala kolektif maupun rumah tangga, budidaya ikan (nila, patin, dan ikan laut) dengan sistem bioflok, hingga optimalisasi ayam petelur.
Selain urusan gizi, Lalu Iqbal menekankan pentingnya peran pesantren dalam mengelola SPPG. Ia melihat peluang besar bagi pesantren untuk mencapai kemandirian finansial dan menciptakan ekosistem ekonomi tertutup (closed-loop ecosystem).
”Pesantren tidak perlu lagi bergantung pada bantuan luar karena punya penghasilan tetap (fixed income) dari SPPG. Jika jamaah diberdayakan untuk memelihara ayam petelur atau menanam cabai, maka kebutuhan dapur SPPG bisa terpenuhi dari internal mereka sendiri,” jelasnya.
Ia berharap ke depannya pesantren tidak hanya mengelola dapur, tetapi juga merambah ke industri derivatif seperti pabrik roti hingga peternakan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu.
”Jika target seribu dapur tercapai, bayangkan kekuatan ekonomi keumatan yang tercipta. Ini adalah awal yang baik untuk penguatan ekonomi berbasis pesantren,” pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Umum PB NU Pusat, KH. Yahya Cholil Staquf mengatakan peresmian 41 SPPG ini masuk dalam jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi program MBG yang dibentuk oleh PB NU.
“Jadi sekarang sudah mencapai hampir 200 SPPG yang sudah beroperasi dan sekian ratus lagi sedang berproses dalam sistem BGN sehingga tidak terlalu lama target 1.000 SPPG yang sudah dicanangkan bersama Ketua BGN bisa tercapai,” ungkapnya.
Dijelaskan ini adalah kali ke – 4 diresmikan pertama di Cirebon, Jember, dan Batang sekarang di NTB untuk ke -4 kalinya.
Ditegaskan pula untuk memastikan para penerima manfaat yaitu para santri harus dijaga kualitas gizi dan pelayanan lainnya karena bukan secara statistik melainkan tergantung anak-anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Bukan hanya soal angka statistik melainkan tergantung anak-anak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena mereka ini adalah masa depan bangsa,” tegasnya. (AL-03)
