Menu

Mode Gelap
Perangkat Daerah Tuntaskan 100 Persen RUP, Percepat Pengadaan dan Serapan Anggaran Pemprov NTB Andalkan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat Tangani Kerusakan Jalan Pasca Banjir Pemprov NTB Segera Luncurkan Aplikasi Aduan Cepat Kekerasan Perempuan dan Anak Pemprov NTB Mulai Terapkan Work From Home Kencan Berujung Maut, Pria asal Lombok Timur Dikeroyok Hingga Meninggal di Homestay Suranadi Pemprov NTB Matangkan Strategi Graduasi Kemiskinan Ekstrem

Ekonomi

Ini Jurus Pemprov NTB Tangani Inflasi

badge-check


					Rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Senin (29/01/2024). (foto istimewa) Perbesar

Rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Senin (29/01/2024). (foto istimewa)

MATARAM–Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memiliki jurus dalam menangani inflasi.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Drs H Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, dalam mengatasi inflasi di Pemerintah Provinsi NTB menerapkan strategi 4K yaitu memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi rantai pasok dan komunikasi yang efektif.
“Strategis 4K ini diimplementasikan kedalam bentuk program dan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), stakeholder terkait harus bersinergi dan berkolaborasi dengan baik,” tuturnya mewakili
Penjabat Gubernur NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Senin (29/01/2024).

Selain itu, Wirajaya berharap agar dalam menghadapi bulan suci Ramadan, masayarakat dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam menjalan ibadah puasa. “Terutama dalam menghadapi bulan Ramadan kedepan, kita harapkan bahwa stok pangan tersedia cukup, harganya terjangkau dan masyarakat dapat menjalankan ibadan di bulan suci Ramadan tetap tenang,”ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi NTB pada minggu ke- 4 bulan Januari 2024 berada dalam urutan ke- 5 terendah secara nasional sebesar -2,96 persen.

 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D memimpin Rakor dan membahas terkait IPH dan menghimbau agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus terus berupaya. “Saya menyampaikan apresiasi atas upaya dalam mengendalikan inflasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah,” tuturnya. (AL-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Komisi III DPRD NTB Apresiasi Kinerja Bank NTB Syariah : “Kinerja Tumbuh, Fondasi Kuat”

7 April 2026 - 10:05 WIB

Balai Besar POM Mataram Terbitkan 440 Nomor Izin Edar untuk 86 UMKM

4 Maret 2026 - 16:08 WIB

Adira Hadirkan Program UMRAH Untuk Sahabat dan Haji Plus Adira Syariah

3 Maret 2026 - 23:36 WIB

Ramadan Tanpa Drama di Lombok, Indosat Pastikan Jaringan Tetap Stabil dan Aman

3 Maret 2026 - 17:38 WIB

Jalin Kerjasama dengan Disprindag, Produk Warga Binaan Lapas Lombok Barat Siap Mejeng di NTB Mall

11 November 2025 - 18:28 WIB

Trending di Ekonomi