SUMBAWA — Pembangunan di NTB mendapat sorotan akademisi Syamsul Bahri, M.Si, Dosen Pakar Lingkungan Universitas Samawa (UNSA). Menurut Syamsul keberadaan tambang emas berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan budaya jika tidak dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu masyarakat adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya, akademisi, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, wartawan, perusahaan tambang, dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memajukan serta melindungi Sumbawa secara fisik, mental, dan spiritual.
”Pengelolaan tambang harus melibatkan partisipasi masyarakat sejak perencanaan, operasional, hingga pasca tambang. Keterbukaan informasi mengenai IUP, royalti, reklamasi, dan dampak lingkungan menjadi kunci agar tidak terjadi konflik dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Pembangunan yang berasal dari sektor tambang harus benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. ”Bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak,” pintanya.
Sehingga menurut Syamsul perlu mendorong tata kelola tambang emas di Pulau Sumbawa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. ”Mendesak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk membuka informasi yang diperlukan publik mengenai IUP, pengawasan lingkungan, dan kontribusi perusahaan bagi daerah,” tegasnya.
Dia juga meminta perusahaan tambang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal secara bermakna, memberikan manfaat nyata, serta menjalankan kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan.
Semua stake holder baik itu akademisi, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, dan wartawan untuk bersama-sama mengawasi tata kelola tambang di bawah koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
”Mari kita bangun Pulau Sumbawa yang maju, adil, sejahtera, dan tetap lestari,” tutupnya. (AL-03)
