MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong kabupaten/kota memperluas Universal Coverage Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UCJ) Provinsi NTB. Perlindungan bagi tenaga kerja ini, diharapkan makin luas cakupannya untuk seluruh jenis tenaga kerja.
Mewakili Gubernur NTB, Asisten III Eva Dewiyani mendorong kabupaten/kota agar mendaftarkan dan menganggarkan perlindungan bagi seluruh jenis pekerja di NTB.
“Penting sekali memperhatikan angka UCJ ini yang dimulai dari kabupaten/ kota dan sektor lain untuk bersinergi”, ujarnya saat membuka Monitoring dan Evaluasi UCJ tenaga kerja konstruksi di Mataram (8/5/2025).
Dikatakannya, capaian 30 persen dari target 60 persen mengharuskan para pihak untuk berlari kencang. Saat ini, Pemprov NTB meng-cover 13.000 pekerja khusus buruh tani dan pekerja miskin dari dana bagi hasil cukai rokok empat besar nasional untuk diarahkan ke sektor lain. Begitu pula dengan pendanaan dari sumber lain seperti CSR.
Secara khusus, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Baiq Nelly Yuniarti menyoroti kepedulian bagi tenaga kerja di NTB, untuk memberikan rasa aman. Secara regulasi, dikatakannya tinggal implementasi dalam pemberian jaminan sosial.
“Untuk jaminan sosial kesehatan sudah aman, tinggal tenaga kerja yang memerlukan rencana aksi dan kolaborasi semua pihak”, tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Wilayah Bali Nusra dan Papua Agus Theodorus Marpaung mengatakan kepesertaan BPJS tenaga kerja di NTB masih 32,5 persen dari target nasional. Untuk pengentasan kemiskinan ekstrim pada 2025 yang seharusnya sudah mencapai 62,5 persen. Saat ini persentase tertinggi dicapai Kabupaten Lombok Tengah dalam ICJ.
Dengan kegiatan ini, dirinya berharap tanggung jawab capaian UCJ dapat didistribusikan ke kabupaten/kota se-NTB. (AL-03)
