MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Korem 162/Wira Bhakti menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bertempat di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat (30/1).
Rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan program strategis nasional KDKMP, khususnya dalam penyelesaian persoalan administrasi lahan dan progres pembangunan gerai di seluruh kabupaten/kota se-NTB.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, menegaskan arahan Gubernur NTB agar pembangunan gerai KDKMP dapat diselesaikan sesuai target dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah Provinsi berkomitmen mengawal proses pinjam pakai lahan agar dapat segera direalisasikan sepanjang didukung kelengkapan administrasi dari pemerintah kabupaten dan kota,” tutur Pj Sekda NTB.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan Ahmad, menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, merumuskan solusi, serta menyepakati langkah tindak lanjut yang terukur dan dapat dimonitor secara berkelanjutan.
“Program KDKMP membutuhkan sinergi kuat antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan agar dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi desa,” ujarnya.
Komandan Korem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, S.Sos., menyampaikan dukungan penuh TNI dalam percepatan pembangunan KDKMP sebagai bentuk sinergi mendukung program pemerintah pusat di daerah.
“Berdasarkan data terkini, dari total target 1.166 titik desa/kelurahan di NTB, sebanyak 489 titik telah terdata pada Portal Agrinas, 310 titik sedang dalam tahap pembangunan, dan 179 titik masih belum dibangun. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik dan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi intensif lintas sektor,” tuturnya.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak sepakat untuk mempercepat penyelesaian administrasi lahan, memaksimalkan dukungan pemerintah daerah, serta memastikan distribusi perlengkapan gerai KDKMP yang dijadwalkan pada awal Februari 2026 dapat berjalan lancar.
Pemprov NTB optimistis, dengan komitmen dan kolaborasi bersama, Program KDKMP dapat menjadi penggerak utama penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan desa di Nusa Tenggara Barat. (AL-03)
