MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen moral mewujudkan ruang yang aman bagi perempuan dan anak.
Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), Hari Ibu Nasional ke-97, dan HUT NTB ke-67.
Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan secara terbuka komitmen moral dan politik pemerintah daerah untuk menghadirkan perlindungan yang nyata bagi perempuan dan anak.
“Jujur saja, belum banyak yang kami lakukan. Tapi saya punya mimpi, suatu saat NTB ini akan menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Ini bukan sekadar janji politik, tetapi janji moril,” tegas Gubernur Iqbal di Lapangan Bumi Gora, Kamis (11/12/2025).
Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan capaian selama masa pemerintahannya yang baru berjalan sembilan bulan. Namun ia memastikan bahwa agenda perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak akan menjadi mesin intervensi baru bagi pembangunan daerah.
“Perayaan ini mengingatkan kita semua untuk melakukan mainstreaming perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Mari bekerja bergandengan tangan untuk memastikan mereka merasa aman di NTB. Bagian dari kemakmuran adalah rasa aman itu sendiri,” ujarnya.
Sebagai wujud komitmen total pemerintah daerah, dilakukan penandatanganan Deklarasi NTB Makmur Mendunia Tanpa Kekerasan, yang ditandatangani oleh Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Perwakilan lembaga jejaring masyarakat sipil dan Ketua Tim Penggerak PKK NTB sebagai penegasan cita-cita NTB Makmur Mendunia yang tidak hanya pembangunan fisik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga rasa aman, penghormatan dan pemberdayaan perempuan serta anak.
Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Raden Sukendar atau yang akrab di sapa Kang Deden, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah NTB yang dinilai memiliki respons berbeda dan lebih progresif dalam isu perlindungan perempuan dan anak.
“Terima kasih sejak awal sudah memback up kami. Sambutan dari Pemerintah NTB ini memang lain. Dari 16 titik kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, NTB dipilih karena merupakan daerah kepulauan yang sering terlupakan dalam pemenuhan hak-hak perempuan,” ungkapnya.
Menurutnya, kampanye ini mempertegas bahwa semua pihak memiliki andil dalam pengembalian ruang aman bagi perempuan dan anak. Penanganan kekerasan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau Komnas Perempuan, tetapi memerlukan keterlibatan penuh dari masyarakat.
“Maka tujuan NTB Makmur Mendunia akan semakin kuat. Insyaallah, mulai hari ini NTB benar-benar mendunia dalam komitmen perlindungan perempuan,” tambahnya. (AL-03)
