MATARAM — Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pertumbuhan ekonomi NTB yang minus 1,47 persen, direspon positif. Pemprov NTB langsung menggelar rapat bersama mengadakan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dan Bank Indonesia KPW Provinsi NTB.
Asisten Bid Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTB Lalu Moh Faozal mengatakan, pertemuan dilaksanakan membahas Terkait pertumbuhan ekonomi NTB triwulan I 2025 dengan angka minus 1,47 persen.
“Pada pertemuan disampaikan oleh Kepala BPS bahwa Salah satu penyebab kontraksi pertumbuhan ekonomi adalah sektor tambang,” katanya, Rabu (28/5)
Dikatakan, penurunan tajam di sektor tambang dan ekspor ini terjadi sejak Tahun 2024. Izin ekspor tambang tidak ada sejak 3 bulan awal 2025 .
“Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 hanya sekali ekspor oleh PT AMNT. Sementara, pengelola smelter belum beroperasi,” ucapnya.
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin mengatakan, kendati sektor tambang mengalami kontraksi, di sektor pertanian yang merupakan sektor basis di NTB, tumbuh 10,18 persen.
“Ini merupakan angka terbaik dalam lima tahun terakhir,” katanya.
Wahyudin tidak memungkiri ekonomi tambang memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan perekonomian NTB. Mengingat sektor tambang berpengaruh sangat besar terhadap PDRB NTB, sehingga gangguan ini berdampak langsung dan besar terhadap angka pertumbuhan ekonomi NTB.
“Sampai dengan triwulan I, indeks keyakinan konsumen masih berada di area yg positif. Daya beli masyarakat, tumbuh 4,18 persen. Tidak terpengaruh dengan kontraksi di sektor pertambangan,” ucapnya.
Adapun strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, sambungnya, dengan memulai diversifikasi ekonomi dan hilirisasi.
“Termasuk revitalisasi pariwisata domestik, reaktivasi perdagangan ekspor serta optimalisasi APBD sebagai stimulus ekonomi,” tambahnya. (AL-03)
