MATARAM — Ketua Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. TGH. Hazmi Hamzar, S.H., M.H., mendorong pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperbanyak alokasi Surat Perjalanan Dinas (SPPD).
Langkah menurutnya dinilai krusial agar para pemangku kebijakan daerah lebih aktif menjemput peluang program serta anggaran di pemerintah pusat.

Ia mengungkap keterbatasan SPPD sering kali menjadi kendala utama dinas-dinas terkait untuk melakukan koordinasi langsung ke Jakarta. Padahal, dinamika birokrasi saat ini menuntut daerah untuk proaktif menjemput bola agar kepentingan pembangunan di NTB tidak terhambat.
“Jangan sampai gara-gara uang SPPD yang relatif kecil ini, hal-hal yang menjadi bagian dan hak daerah Nusa Tenggara Barat justru menjadi macet. Sekarang orang berlomba-lomba; siapa yang bisa mengejar, dialah yang dapat,” kata TGH. Hamzar setelah selesai acara Dialog Kebudayaan yang dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, di Hotel Lombok Garden, Rabu, 18/11/2026.
Ia menambahkan, pemerintah pusat cenderung memberikan respons dan dukungan anggaran lebih besar kepada daerah yang aktif membangun komunikasi langsung. Minimnya terobosan serta frekuensi kunjungan dari NTB dinilai menjadi salah satu titik lemah dalam penyerapan program kementerian.
Sebagai contoh, ia menyinggung rencana penyelenggaraan festival film pada Januari mendatang yang mendapat respons positif dan dukungan anggaran langsung dari kementerian terkait setelah dilakukan komunikasi intensif.
“Skema dukungan penuh dari pusat tersebut dinilai sangat membantu agar penyelenggaraan kegiatan daerah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tambahnya.
Selain mendorong penguatan komunikasi dengan pemerintah pusat, Ketua KSBN NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Lombok dan NTB secara luas untuk kembali menghidupkan marwah kebersamaan serta tradisi dialog budaya.
Ia menyoroti masih adanya sekat psikologis antara kalangan Tuan Guru (tokoh agama) dan para tokoh adat dalam hal saling mengundang pada kegiatan kemasyarakatan maupun kebudayaan. Ia berharap tradisi saling berkunjung dan bersilaturahmi antar-elemen tersebut dapat dibiasakan kembali tanpa disertai rasa curiga.
“Enggak usah kita saling curiga ada apa-apa. Datang saja sebagai saudara. Ketika tokoh adat mengundang, Tuan Guru hadir; sebaliknya, ketika Tuan Guru menggelar acara, tokoh adat juga diundang dan hadir,” tegasnya.
Ia meyakini, menghidupkan kembali nilai gotong royong dan dialog budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat NTB akan menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara bersama-sama.
“Perkara agama silakan dijalankan masing-masing, tetapi dalam perkara kemaslahatan dunia dan pembangunan daerah, mari kita bersatu padu melalui dialog budaya,” pungkasnya. (AL-04)













