MATARAM—Anggota DPRD NTB berencana kunjungan kerja (kunker) ke Dubai, Uni Emirat Arab dan ke Australia.
Kegiatan itu dijadwalkan sesudah Idulfitri 1444 H pada Mei 2023. Namun apa agenda kunker ini, belum mau dibuka. Sekretaris DPRD NTB Surya Bahari membenarkan ada rencana kunker ke Dubai dan Australia itu akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Namun dia belum bisa memastikan keberangkatan anggota dewan ini. Pihaknya masih menunggu hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Masih kita konsultasikan, apakah perlu izin atau tidak,” jelasnya.
Namun saat ditanya lebih lanjut terkait dengan jumlah anggaran ia mengatakan belum melihat angka detailnya. “Detailnya belum saya lihat,” ucapnya.
Rencana kunker ke luar negeri ini rupanya belum sepenuhnya disetujui anggota dewan. Sejumlah anggota dewan terang-terangan menolak kegiatan ini. Mereka menilai, tidak ada manfaatnya kunker itu di tengah kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya sehat.
Anggota Komisi I DPRD NTB Najamuddin Mustoefa mengatakan, kunker itu sebagai kegiatan pemborosan anggaran. a mengasumsikan, jika setiap anggota DPRD menghabiskan anggaran Rp 100 juta, maka total anggaran yang akan terpakai sekitar Rp 6,5 miliar.”Itu pemborosan anggaran. Saya pribadi menolak kunker itu,” tegasnya.
Dia lalu meminta kunker itu dibatalkan. Kunker ke luar negeri tidak pernah terlihat hasil dan manfaatnya secara nyata dalam memperbaiki daerah. Justru hanya terkesan hambur-hamburkan anggaran saja. Sebaiknya anggaran kunker itu dialihkan untuk kepentingan masyarakat luas. ”Tidak ada urgensinya,” tegasnya.
Dikatakan bahwa kondisi keuangan daerah belum sehat. Pemda NTB menanggung utang ratusan miliar. Untuk itu, dia menyarankan kunker sebaiknya dilakukan di dalam daerah.
Sekretaris DPD Gerindra NTB Ali Utsman Al Khairi mengatakan telah melarang anggota DPRD NTB dari Pertai Gerindra untuk berangkat. Rencana kunker itu dinilai tidak etis karena tidak sesuai dengan semangat kepedulian pada rakyat. Selain itu, tidak menunjukkan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi daerah dan masyarakat. “Ini sudah jadi instruksi partai, sehingga saya pastikan tidak ada anggota fraksi Gerindra yang boleh berangkat,” tegasnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat juga menolak rencana kunker ke luar negeri itu. Ia bahkan sudah melarang anggota DPRD NTB dari PDIP untuk ikut serta. Menurutnya, kunker ke luar negeri ini tidak memberikan manfaat untuk pembangunan NTB karena tidak ada urgensinya. Dia pun menyarankan agar anggota DPRD NTB sebaiknya turun ke masyarakat langsung. ”Itu jauh lebih bermanfaat,” tegasnya. (AL-03)
