SUMBAWA — Pemerintah resmi memulai pembangunan Integrated Poultry Industry atau industri ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui pelaksanaan groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi, salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (6/2/2026).
Program strategis ini digagas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Danantara Indonesia dan BUMN Pangan, dengan dukungan pendanaan nasional. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem perunggasan nasional di luar Pulau Jawa sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Industri ayam terintegrasi ini dirancang mencakup seluruh rantai nilai perunggasan, mulai dari pembibitan ayam (Grand Parent Stock, Parent Stock hingga Final Stock), pembangunan pabrik pakan, penyediaan obat hewan, rumah potong unggas, cold storage, sistem logistik, hingga jaringan pemasaran. BUMN Pangan juga berperan sebagai off-taker untuk menjamin penyerapan hasil produksi peternak.
Pendanaan nasional mendukung investasi sekitar Rp20 triliun untuk pengembangan peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di berbagai provinsi, termasuk NTB. Selain itu, peternak rakyat, koperasi, dan skema kemitraan dilibatkan dengan target kontribusi sekitar 3 persen dari kapasitas nasional, yang didukung pembiayaan hingga Rp50 triliun.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa persoalan utama sektor peternakan di NTB bukan terletak pada kemampuan masyarakat, melainkan pada penguasaan sektor hulu dan hilir yang selama ini masih didominasi industri besar dari luar daerah.
“Beternak adalah budaya orang NTB. Yang belum kita kuasai selama ini adalah hulu dan hilir, terutama DOC dan pakan. Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi ini, kita ingin mengakhiri ketergantungan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi NTB,” ujar Miq Iqbal.
Ia juga menekankan bahwa program ini menjadi jawaban strategis atas meningkatnya kebutuhan pangan, seiring keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB yang telah melampaui target nasional dengan lebih dari 600 dapur MBG aktif.
“Demand sudah ada dan sangat besar. Sekarang tugas kita memastikan supply-nya cukup agar tidak terjadi inflasi. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat produksi,” tegasnya.
Untuk mendukung percepatan program, Pemprov NTB telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 3 persen yang disubsidi, khususnya bagi sektor peternakan pendukung MBG.
Sebagai produsen jagung terbesar ketiga nasional, NTB memiliki keunggulan bahan baku pakan, di mana jagung menyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan unggas. Pemerintah daerah juga mendorong riset formulasi pakan berbasis sumber protein lokal seperti kelor dan maggot guna mengurangi ketergantungan impor bungkil kedelai.
“Kita ingin pakan 100 persen berbasis bahan baku NTB. Tidak ada lagi jagung kita kirim keluar, lalu kembali ke NTB dalam bentuk pakan dengan harga berlipat,” tambah Gubernur Miq Iqbal
Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian, Ma’mun, menyampaikan bahwa program ini merupakan terobosan pemerintah atas arahan langsung Presiden untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang merata.
“Fokus BUMN adalah pada DOC dan pakan, dua aspek paling fundamental yang selama ini menjadi kendala daerah. Dengan kehadiran BUMN, peternak tidak lagi kesulitan DOC, harga lebih terjangkau, dan usaha menjadi berkelanjutan,” jelasnya.
Menurut Ma’mun, NTB memiliki modal sosial dan sumber daya yang kuat, namun selama ini masih bergantung pada pasokan dari Jawa. Melalui program ini, akan dibangun farm base terintegrasi dengan dukungan kajian kelayakan dari Boston Consulting Group guna memastikan model bisnis yang dikembangkan berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Selain mendorong produksi, program ini juga mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui penyediaan program magang gratis bagi generasi muda, dengan target pembentukan sekitar 1,1 juta unit peternakan ayam pedaging dan 700 ribu unit peternakan ayam petelur secara nasional.
Melalui industrialisasi perunggasan terintegrasi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi nasional, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan kesejahteraan, serta penguatan kemandirian sektor peternakan menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. (AL-03)
