Oleh: Arsyid Anwar A
Hampir di setiap persimpangan jalan dan putaran balik (U-turn) yang dilanda kemacetan, selalu ada sosok berompi pudar dengan peluit plastik nyaring dan tangan legam yang mengatur lalu lintas. Masyarakat menyebut mereka sebagai “Pak Ogah”.

Hanya dengan satu tiupan peluit, kendaraan mewah hingga truk berbobot puluhan ton tunduk dan memberikan jalan.
Keberadaan Pak Ogah di perempatan tanpa lampu merah atau titik putar balik adalah bentuk ironi nyata. Jalan raya dibangun dengan uang pajak masyarakat, dirancang oleh insinyur tata kota, dan diatur oleh undang-undang sebagai hak publik. Kendati demikian, pengguna jalan yang telah membayar pajak kendaraan masih harus melempar koin atau lembaran uang lusuh sebagai “pajak informal” agar bisa menyeberang atau memutar arah dengan aman.
Awal Munculnya Pak Ogah
Fenomena Pak Ogah bermula dari ledakan urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan lonjakan kendaraan pada akhir 1980-an hingga 1990-an. Hal ini dipenggaruhi oleh pertumbuhan kendaraan di kota-kota besar (seperti Jakarta) yang tidak diimbangi oleh rasio jalan yang memadai maupun jumlah personel polisi lalu lintas yang bertugas.
Kekosongan otoritas formal ini pada perjalananya diisi oleh warga sekitar. Awalnya aksi ini murni kesukarelaan/gotong royong, tetapi seiring desakan ekonomi, niat tersebut berubah menjadi transaksi bernilai tukar. Istilah “Pak Ogah” sendiri disematkan oleh masyarakat merujuk pada karakter boneka dalam acara TVRI (Si Unyil) yang identik dengan sikap meminta uang.
Banyak yang mengira Pak Ogah hanyalah pengangguran atau gelandangan miskin pengumpul receh. Padahal, ini merupakan bagian dari shadow economy (ekonomi bayangan) yang tidak tercatat resmi dan luput dari pajak.
Sabotase Fasilitas Publik, Menciptakan Kemacetan dan Mendapat Simpati!
Sisi paling merusak adalah bagaimana ekosistem “Pak Ogah” ini memanipulasi lalu lintas. Pendapatanya berbanding lurus dengan tingkat kemacetan, artinya saat jalanan tidak lancar, maka semakin sedikit pendapatan mereka.
Oleh karena itu, oknum Pak Ogah dan juru parkir liar seringkali secara sengaja merawat atau malah “menciptakan kemacetan”. Bahkan, mereka terbukti sering melakukan pengrusakan/pembongkaran beton pembatas jalan (water barrier) yang sengaja dipasang petugas, lalu memungut uang dari pengendara yang menerobos celah ilegal tersebut.
Kondisi jalanan yang macet memicu stres dan agresi pengendara. Pendapatan seorang Pak Ogah berbanding lurus dengan tingkat keparahan kemacetan serta jumlah kendaraan yang terjebak untuk kemudian memutar arah. Itu artinya, semakin lancar sebuah jalan, maka semakin cepat kendaraan melaju, maka semakin sepi kantong mereka.
Jika praktik mereka begitu merugikan, menciptakan kemacetan, dan membahayakan keselamatan umum, lalu mengapa pengguna jalan masih terus melempar atau memberikan uang receh ke arah mereka? Dan mengapa ekosistem ini tidak mati karena kekurangan permintaan?
Jawabannya terletak pada kondisi jalan raya di kota besar yang menjadi semacam inkubator sempurna bagi stres, keletihan fisik, serta agresi jalanan. Di jalan raya, pengendara mobil maupun motor berada di bawah tekanan waktu, kelelahan, serta ketidakpastian.
Pada persimpangan yang kacau balau di mana setiap pengemudi mengedepankan egonya masing-masing untuk saling serobot, terjadilah kebuntuan. Dan dalam kebuntuan yang memicu frustrasi ini, otak manusia mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah sesegera mungkin.
Kehadiran mereka seringkali dianggap sebagai penyelamat untuk mengurai simpul kemacetan, terutama pada momen ketika petugas kepolisian atau petugas formal lainya tidak berada di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas.
Kepingan Rp500 perak atau Rp2.000 dianggap sebagai biaya transaksi yang wajar untuk menghemat 15 menit waktu berharga mereka. Pembayaran ini seringkali dimotivasi oleh rasa terima kasih atau di sisi lain oleh rasa takut. Pengendara takut mobil mereka digores oleh Pak Ogah jika tidak memberi uang atau karena takut diintimidasi.
Dilema ini yang kemudian membuat masyarakat terus merawat keberadaan Pak Ogah. Banyak orang membenci konsep pemalakan jalanan ini, namun pada saat krisis kemacetan, mereka secara pragmatis menyusui ekosistem mereka dengan koin karena negara tidak hadir tepat di detik kritis tersebut.













