Oleh: Ardiansyah (Direktur Naspol PRMC NTB)
“Menimbang Ulang Efektivitas Intervensi Fiskal dan Keberlanjutan Kemandirian Akar Rumput di NTB”
Uang ratusan juta rupiah yang mengalir ke tingkat desa melalui skema stimulus modal sering kali disambut dengan gegap gempita. Baliho terbentang, laporan penyerapan anggaran diteken, dan seremoni pelepasan bantuan dipertontonkan sebagai simbol keberhasilan pengentasan kemiskinan. Namun, di balik kemeriahan angka-angka statistik itu, sebuah pertanyaan mendasar kerap terabaikan, apakah intervensi ini benar-benar sebuah program pembangunan peradaban yang berkelanjutan, atau sekadar proyek musiman yang lekat dengan pencitraan birokrasi?
Pertanyaan ini bukan lahir begitu saja. Sebagai wilayah dengan kompleksitas spasial dan sosial yang tinggi, Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan lebih dari sekadar suntikan dana seragam untuk mengubah nasib warga di tingkat tapak khususnya mereka yang terjebak dalam pusaran kemiskinan ekstrem.
1. Jebakan “Proyek”, Menyamaratakan Ruang, Mengabaikan Realitas Lapangan
Ciri paling khas dari sebuah proyek adalah pendekatannya yang top-down, pukul rata, dan mengejar target penyerapan anggaran tahun berjalan. Program “Desa Berdaya” yang kerap menduplikasi model intervensi fisik seragam seperti membagikan paket ayam petelur ke ratusan desa mencerminkan abainya perencana terhadap karakteristik spasial wilayah.
Dalam perencanaan wilayah (planologi), intervensi ekonomi tidak bisa dipukul rata. Karakteristik masyarakat pesisir di Lombok Timur bagian selatan atau Sumbawa tentu memiliki kebutuhan, tantangan, dan kearifan lokal yang jauh berbeda dengan masyarakat agraris di dataran tinggi Lombok Tengah atau Sembalun.
Ketika pemerintah daerah memaksakan satu model komoditas peternakan yang sama ke berbagai tipologi desa tanpa kajian ekosistem pasar yang matang, yang tercipta bukanlah kemandirian, melainkan kanibalisme pasar lokal. Ratusan desa memproduksi komoditas yang sama dalam skala kecil, bersaing di pasar yang itu-to itu saja, tanpa perlindungan rantai pasok yang memadai. Ini adalah tipikal klasik sebuah “proyek” selesai di atas kertas, rapuh di hadapan realitas pasar.
2. Retorika “Graduasi Ekstrem” vs Realitas Risiko Biologis
Mengentaskan keluarga miskin ekstrem melalui skema pemberian aset produktif (seperti ternak dan pakan stimulus untuk beberapa bulan) adalah langkah yang tampak heroik secara politis. Namun, secara sosiologis dan manajerial, ini adalah kebijakan yang high-risk bagi kelompok rentan.
Keluarga miskin ekstrem memiliki kerentanan struktural yang tinggi, literasi bisnis yang minim, ketiadaan tabungan darurat, dan ketahanan mental yang terbatas. Membebani mereka dengan risiko biologis seperti kematian ternak akibat wabah, fluktuasi harga pakan, atau kegagalan manajemen harian sama saja dengan melempar mereka ke tengah badai tanpa pelampung.
Berdasarkan pengalaman empiris pendampingan UMKM, ketika masa pakan gratis habis dan modal mandiri belum terbentuk, siklus usaha sering kali kolaps di bulan-bulan awal. Alih-alih “lulus” (graduasi) dari kemiskinan, warga justru terlilit stres baru atau beban psikologis akibat aset bantuan yang mati atau mandek. Di sinilah batas tegas antara program berbasis kapasitas dan proyek berbasis distribusi barang terlihat dengan telanjang.
3. Mengubah Haluan: Dari Proyek Seremonial Menuju Ekosistem Berkelanjutan
Jika “Desa Berdaya” ingin bertransformasi dari sekadar proyek pencitraan menjadi program emansipasi ekonomi yang nyata, paradigma birokrasi harus dibalik total :
– Pertama, Validasi Kapasitas dan Kesiapan SDM (Readiness Criteria). Dana tidak boleh sekadar dicairkan berdasarkan proposal administratif yang mulus. Harus ada asesmen kesiapan psikososial dan pelatihan bisnis mendalam. Bagi keluarga miskin ekstrem yang belum siap mengelola risiko bisnis mandiri, instrumen perlindungan sosial atau padat karya tunai jauh lebih manusiawi ketimbang dipaksa menjadi wirausahawan instan.
– Kedua, Fokus pada Kekuatan Sektor Lokal. Alih-alih menyeragamkan komoditas, intervensi harus dikembalikan pada keunggulan kearifan lokal masing-masing wilayah. Sektor pesisir harus didorong melalui hilirisasi produk perikanan dan pembangunan infrastruktur rantai dingin (cold storage) kolektif berbasis BUMDes. Sementara sektor agrikultur harus diperkuat lewat klaster pertanian organik, pemangkasan rantai tengkulak, dan kepastian contract farming.
– Ketiga, Pendampingan Intensif Berkelanjutan (Bukan Hit and Run). Kehadiran fasilitator lapang atau klinik bisnis desa yang profesional mengadopsi ketekunan pendampingan UMKM harus dikawal minimal 1 hingga 2 tahun penuh, bukan ditinggal pergi sesaat setelah plang proyek dan seremonial penyerahan selesai.
Pada Akhirnya Memerdekakan Desa Secara Substansial
Desa bukanlah objek pasif yang bisa disulap mandiri hanya dengan gelontoran proposal dan laporan audit yang bersih secara administratif.
Kemandirian ekonomi yang sejati di Bumi Gora tidak akan lahir dari ambisi proyek-proyek yang cepat padam. Ia hanya akan tumbuh di atas fondasi perencanaan wilayah yang matang, penguatan kapasitas SDM yang sabar, serta keberpihakan negara pada ekosistem pasar kerakyatan yang adil.
Sudah saatnya “Desa Berdaya” berhenti menjadi slogan di atas baliho politik, dan mulai bekerja secara sunyi membangun ketahanan nyata di pekarangan rakyat.
