MATARAM — Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2027, Fraksi Partai Demokrat menyoroti sejumlah persoalan krusial di sektor pertambangan, khususnya terkait regulasi dan tata kelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Juru bicara Fraksi Demokrat Syamsul Fikri menjelaskan dengan adanya evaluasi dan penyelarasan aturan agar tidak membebani masyarakat penambang serta pelaku UMKM/koperasi lokal.

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat secara tegas mendorong Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD untuk mempercepat proses pembahasan hingga penetapan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pertambangan rakyat.
“Keberadaan regulasi ini dinilai sangat penting sebagai landasan hukum untuk memberikan kepastian usaha, pelindungan hukum bagi masyarakat penambang, serta memastikan aktivitas pertambangan berjalan secara legal, tertib, dan berwawasan lingkungan,” kata Syamsul dalam laporan Fraksi Partai Demokrat saat rapat paripurna Senin, 16/11/2026.
Kritisi Inkonsistensi Tarif Pengelolaan IPR
Salah satu sorotan tajam yang disampaikan adalah adanya indikasi ketidakkonsistenan dalam pengaturan tarif pengelolaan wilayah IPR. Berdasarkan catatan Fraksi Partai Demokrat, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 75 ayat (4) menyatakan bahwa biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan kementerian yang membidangi ESDM.
Namun, dalam Lampiran III halaman 549 Perda tersebut, tarif dipatok sebesar Rp1.500.000 per hektar per tahun. Angka ini dinilai kontradiktif dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 174 Tahun 2024 Lampiran VI Bagian B angka 1 yang mencantumkan biaya pengelolaan wilayah hanya sebesar Rp40.000 per hektar, di mana angka Rp40.000 tersebut bahkan masih digunakan dalam contoh perhitungan di lampiran perda yang sama.
Namun, dalam Lampiran III halaman 549 Perda tersebut, tarif dipatok sebesar Rp1.500.000 per hektar per tahun. Angka ini dinilai kontradiktif dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 174 Tahun 2024 Lampiran VI Bagian B angka 1 yang mencantumkan biaya pengelolaan wilayah hanya sebesar Rp40.000 per hektar, di mana angka Rp40.000 tersebut bahkan masih digunakan dalam contoh perhitungan di lampiranl perda yang sama.
Keberatan atas Koefisien Pungutan dan Beban Jamrek
Selain persoalan tarif IPR, Fraksi Demokrat juga menyoroti kebijakan iuran pengelolaan pengusahaan yang dipatok sebesar 16% dari hasil penjualan. Kebijakan tersebut dinilai sangat memberatkan rakyat dan membuat para investor enggan bekerja sama dengan pemilik IPR.
“Fraksi mengusulkan agar beban untuk koperasi atau UMKM tidak disamakan dengan perusahaan besar pemegang IUP/IUPK, dengan saran koefisien diturunkan menjadi 5%,” ujarnya.
Terkait kewajiban Jaminan Reklamasi (Jamrek), Fraksi Demokrat menyoroti ketentuan pembayaran sebesar 75% di bulan pertama keluaran IPR. Kebijakan ini dinilai memberatkan karena koperasi atau penambang belum berada dalam tahap produksi dan memerlukan waktu sekitar 4 hingga 6 bulan untuk persiapan.
“Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar memberikan kelonggaran waktu pembayaran menjadi 4 bulan, bukan 1 bulan,” ungkapnya.
Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti catatan evaluasi ini demi terciptanya keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan iklim pertambangan rakyat yang kondusif di Nusa Tenggara Barat. (AL-04)













