MATARAM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat mengkonfirmasi bahwa sengketa terkait Pilkada Kota Bima telah selesai diputuskan. Meskipun demikian, jadwal pelantikan masih menunggu kepastian.
Komisioner Bawaslu NTB, Hasan Basri, menyampaikan bahwa tahapan Pilkada Gubernur, Pilwalkot, dan Pilbup di NTB telah berlangsung sesuai harapan berkat kerja sama yang solid antar berbagai pihak.
“Tahapan Pilkada sudah selesai, namun penguatan demokrasi harus tetap berlangsung,” ujar Hasan Basri dalam Rapat Evaluasi dan Penguatan Pengelolaan Media Sosial Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, di Mataram Rabu (5/2/2025).
Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Bawaslu NTB menyoroti pentingnya refleksi dalam pola hubungan internal guna memperkuat pengawasan pemilu di tingkat kabupaten/kota.
“Kami berharap Bawaslu kabupaten/kota terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengawasi jalannya pemilu agar proses demokrasi semakin transparan,” tambahnya.
Untuk meningkatkan pengawasan pemilu, Bawaslu NTB telah menjalin 34 perjanjian kerja sama (MoU) dengan berbagai pihak, termasuk 10 kampus, 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi masyarakat (Ormas), serta komunitas disabilitas. Hasan Basri menegaskan pentingnya melibatkan komunitas disabilitas dalam diskusi tentang demokrasi prosedural yang lebih inklusif.
“Kami ingin terus berdiskusi dengan komunitas disabilitas dan OPD tentang bagaimana membuat demokrasi lebih inklusif dan partisipatif,” tegasnya.
Bawaslu NTB juga telah membentuk 95 Kampung Pengawasan Partisipatif di berbagai daerah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kota Mataram tercatat sebagai daerah dengan jumlah kampung pengawasan terbanyak, sementara Lombok Timur baru memiliki satu kampung pengawasan.
“Kami berharap jumlah kampung pengawasan ini akan terus bertambah, sehingga masyarakat dapat semakin aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi,” ujar Hasan Basri.
Dengan selesainya tahapan Pilkada 2024, Bawaslu NTB menegaskan bahwa penguatan demokrasi harus terus dilakukan agar pesta demokrasi mendatang semakin berkualitas dan transparan. (AL-03)
