Menu

Mode Gelap
Perangkat Daerah Tuntaskan 100 Persen RUP, Percepat Pengadaan dan Serapan Anggaran Pemprov NTB Andalkan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat Tangani Kerusakan Jalan Pasca Banjir Pemprov NTB Segera Luncurkan Aplikasi Aduan Cepat Kekerasan Perempuan dan Anak Pemprov NTB Mulai Terapkan Work From Home Kencan Berujung Maut, Pria asal Lombok Timur Dikeroyok Hingga Meninggal di Homestay Suranadi Pemprov NTB Matangkan Strategi Graduasi Kemiskinan Ekstrem

Headline

Dewan Pers Tekankan Pentingnya Verifikasi Perusahaan Pers dan UKW

badge-check


					Dewan Pers Tekankan Pentingnya Verifikasi Perusahaan Pers dan UKW Perbesar

MATARAM – Dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme industri media di daerah, Dewan Pers semakin menekankan pentingnya verifikasi perusahaan pers serta uji kompetensi wartawan (UKW).

Anggota Dewan Pers terpilih asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Yogi Hadi Ismanto, mengingatkan bahwa langkah ini krusial dalam membedakan pekerja pers profesional dengan mereka yang tidak memenuhi standar jurnalistik.

Menurut Yogi, verifikasi perusahaan pers tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga berperan dalam menentukan kredibilitas media di mata publik dan mitra kerja, termasuk pemasangan iklan. “UKW dan verifikasi perusahaan pers memiliki keterkaitan erat dengan pihak lain, termasuk pemasang iklan. Ini menjadi tolok ukur apakah seorang wartawan benar-benar profesional atau sekadar mengklaim diri sebagai jurnalis,” ujar Yogi yang juga Ketua Forum TV NTB ini.

Yogi tidak bisa menaikan dan menemukan fakta mencengangkan bahwa di beberapa wilayah termasuk NTB, jumlah wartawan yang cukup banyak bahkan dia berseloroh jumlah mereka justru lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk setempat.
Fenomena ini ditengarai memicu ketidaknyamanan di kalangan pejabat daerah, sehingga beberapa di antaranya terpaksa menerapkan kebijakan satu pintu untuk mengatur interaksi dengan wartawan.
“Tak jarang, ada oknum yang mengaku sebagai wartawan namun belum memenuhi syarat. Mereka justru bertindak seperti preman yang menggunakan profesi ini untuk menakut-nakuti pejabat daerah. Ini yang harus kita atasi bersama dengan regulasi yang lebih ketat,” tegasnya.

Sebagai respons terhadap situasi ini, Dewan Pers berkomitmen untuk terus memaksimalkan program UKW dan verifikasi perusahaan pers, meskipun anggaran mengalami efisiensi. “Tahun ini, meskipun ada penyesuaian anggaran yang membuat dana Dewan Pers tersisa Rp15 miliar, kami tetap menjadikan program UKW serta pendataan dan verifikasi perusahaan pers sebagai agenda utama,” lanjut Yogi.

Peran JMSI dalam Meningkatkan Profesionalisme Pers

Di sisi lain, keberadaan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB mendapat apresiasi tinggi dari Yogi. Menurutnya, organisasi ini telah menunjukkan solidaritas dan kemandirian dalam membangun ekosistem pers yang lebih profesional. “Tanpa dukungan JMSI, mungkin saya tidak akan bisa melangkah sejauh ini dalam pemilihan Anggota Dewan Pers. Terima kasih untuk kawan-kawan JMSI NTB. Tetap solid dan jadikan asosiasi ini sebagai pilar penguatan eksistensi wartawan serta pers sebagai pilar keempat demokrasi,” katanya dalam acara Buka Puasa Bersama dan Syukuran JMSI NTB di Karambia Café and Lesehan Sayang-Sayang, Mataram.

Pengurus Pusat JMSI, Haji Rudi Hidayat, juga menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung peningkatan kualitas insan pers. “Ada banyak agenda yang kini menjadi fokus JMSI, termasuk di NTB. Inisiatif Pengurus JMSI NTB untuk menggelar buka puasa bersama sekaligus syukuran ini menjadi bukti nyata solidaritas dalam mendukung profesionalisme wartawan,” katanya.

Ketua JMSI NTB, Boy Mashudi, mengajak seluruh anggota asosiasi untuk tetap kompak demi kemajuan bersama. Dengan total 32 perusahaan media siber yang tergabung di JMSI NTB, ia menegaskan bahwa organisasi ini akan terus mendorong agar seluruh anggotanya mengikuti UKW dan memastikan perusahaan medianya terverifikasi oleh Dewan Pers.

“InsyaAllah, JMSI NTB akan terus berkhidmat membangun daerah melalui pers yang profesional. Kami akan memastikan seluruh wartawan anggota JMSI mengikuti UKW dan mendapatkan sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya.

Agenda JMSI NTB untuk Tahun 2025

Bendahara JMSI NTB, Ahmad Ikliludin, turut menyampaikan beberapa agenda penting yang telah dirancang untuk tahun 2025. Salah satunya adalah penyelenggaraan UKW bekerja sama dengan Dewan Pers, serta program literasi media dan keuangan.
“Tahun ini, kami fokus pada tema yang sedang menjadi perhatian publik, yakni maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) yang semakin meresahkan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan edukasi yang tepat melalui pemberitaan yang berkualitas,” katanya.

Acara buka puasa dan syukuran JMSI NTB ini dihadiri oleh sekitar 20 pemilik media siber dan wartawan, termasuk pimpinan berbagai asosiasi wartawan di NTB. Dengan semakin banyaknya dukungan dari berbagai pihak, upaya meningkatkan profesionalisme pers di daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi dalam menjaga ekosistem jurnalistik yang sehat dan terpercaya. (AL-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Mahasiswa Kembali Desak Kejati NTB Tetapkan Anggota DPRD Penerima Gratifikasi

23 April 2026 - 16:32 WITA

Pengadaan Buku SD di Lotim Diusut Kejaksaan, Nama Terdakwa Kasus Chromebook Terseret

23 April 2026 - 16:28 WITA

Bank NTB Syariah Gandeng GOW Kota Mataram, Apresiasi Perempuan melalui Aksi Sosial di Momentum Hari Kartini 2026

23 April 2026 - 12:21 WITA

Balai Besar POM Mataram OTT 2 Pedagang Tramadol Ilegal di Lombok Timur

22 April 2026 - 01:08 WITA

393 Jemaah Calon Haji LOP 1 Siap Menuju Tanah Suci Hari Rabu

21 April 2026 - 17:11 WITA

Trending di Headline