Menu

Mode Gelap
Perangkat Daerah Tuntaskan 100 Persen RUP, Percepat Pengadaan dan Serapan Anggaran Pemprov NTB Andalkan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat Tangani Kerusakan Jalan Pasca Banjir Pemprov NTB Segera Luncurkan Aplikasi Aduan Cepat Kekerasan Perempuan dan Anak Pemprov NTB Mulai Terapkan Work From Home Kencan Berujung Maut, Pria asal Lombok Timur Dikeroyok Hingga Meninggal di Homestay Suranadi Pemprov NTB Matangkan Strategi Graduasi Kemiskinan Ekstrem

Berita

Gandeng BPKP NTB, Wali Kota Bima Tegaskan Komitmen Tata Kelola Anggaran Transparan dan Akuntabel

badge-check


					Gandeng BPKP NTB, Wali Kota Bima Tegaskan Komitmen Tata Kelola Anggaran Transparan dan Akuntabel Perbesar

MATARAM — Menyusul kunjungan kerja dan pertemuan dengan KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, NTB dan LKPP 4 hari yang lalu. Kini Wali Kota Bima H. A. Rahman bersama Sekretaris Daerah Kota Bima, Inspektorat, Kepala Dinas PUPR, serta sejumlah anggota DPRD Kota Bima melaksanakan rapat bersama Kepala Perwakilan BPKP NTB di Kantor Perwakilan BPKP NTB, Mataram, Jumat (4/9/2026).

Wali Kota Bima, A. Rahman menyampaikan bahwa pertemuan dengan BPKP NTB bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Pertemuan membahas penguatan sinergi pengawasan sekaligus upaya memastikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan,” ujar Rahman.

Rahman menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Inspektorat, dan BPKP penting untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar pukul 09.00-selesai juga membahas penguatan tata kelola yang mencakup, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan program, pengawasan serta tindak lanjut evaluasi dan pemeriksaan.

“Rangkaian koordinasi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Bima untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin tertib, efektif, transparan dan akuntabel,” ungkap Rahman.

Rahman berpendapat bahwa kehadiran unsur eksekutif, dan perangkat daerah teknis pada rapat tersebut menunjukan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Ia juga berharap penguatan pengawasan dan tata kelola tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek kepatuhan terhadap regulasi saja, namun harus diarahkan agar memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bima.

“Setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat kepada masyarakat,” tutup Rahman. (AL-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

ITDC Siapkan Sensasi Baru Nonton MotoGP di Mandalika, Pengunjung Bisa Nginap di Camping Ground Tepi Pantai Kuta

5 September 2026 - 06:44 WITA

Bantu Warga Sade, Tegar NTB Salurkan Paket Sembako dan Pakaian

3 September 2026 - 21:57 WITA

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD KSB Mangkrak 6 Bulan, LSM MAUNG NTB Lapor ke Mabes Polri

3 September 2026 - 19:53 WITA

Gembleng Disiplin ASN, Sekda Bima Sidak Satpol PP dan BKD

2 September 2026 - 22:05 WITA

Cetak Generasi Cerdas dan Kritis, BBPOM Mataram Edukasi Puluhan Siswa SMAN 1 Pemenang

2 September 2026 - 17:54 WITA

Trending di Berita