MATARAM — Dinamika menuju Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB periode 2026–2030 dinilai menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi seluruh elemen olahraga di daerah.
Akademisi olahraga sekaligus pengamat olahraga NTB, Hasbi, S.Pd., M.Or., kandidat doktor bidang olahraga, mengatakan proses pergantian kepemimpinan KONI seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi pergantian figur, tetapi juga dari kebutuhan olahraga NTB menghadapi agenda besar dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut Hasbi, NTB membutuhkan kepemimpinan olahraga yang mampu mempertemukan kepentingan pemerintah daerah, KONI, cabang olahraga, KONI kabupaten/kota, atlet, pelatih serta berbagai pihak yang selama ini menjadi bagian dari pembinaan prestasi.
“Kita membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan semua kekuatan olahraga. Jangan sampai dinamika organisasi justru membuat pembinaan atlet dan persiapan menuju PON terganggu,” kata Hasbi.
Ia menilai posisi kepala daerah memiliki arti penting dalam membangun ekosistem olahraga. Dukungan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga kebijakan, fasilitas, pembinaan atlet, pengembangan sport science dan koordinasi lintas sektor.
Dalam konteks tersebut, Hasbi melihat Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal memiliki posisi strategis untuk terus mengawal penguatan olahraga NTB, meskipun dinamika pencalonan Ketua KONI saat ini telah menghasilkan keputusan dari TPP.
Menurutnya, apabila muncul aspirasi dari KONI kabupaten/kota, cabang olahraga, atlet, pelatih, pegiat maupun pemerhati olahraga agar Iqbal tetap mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan olahraga NTB, aspirasi tersebut patut dibicarakan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
“Kalau memang ada aspirasi dari insan olahraga agar Pak Gubernur tetap mengambil peran strategis, saya kira itu merupakan bagian dari dinamika yang wajar. Yang penting semuanya ditempuh secara konstitusional dan mengutamakan kepentingan olahraga NTB,” ujarnya.
Hasbi juga mengingatkan agar situasi tersebut tidak diarahkan menjadi persaingan antara satu figur dengan figur lainnya. Menurutnya, Mori Hanafi maupun Iqbal sama-sama harus ditempatkan dalam konteks kontribusi terhadap olahraga NTB, bukan sebagai sumber perpecahan.
“Jangan kita melihatnya sebagai Mori versus Iqbal. Siapa pun yang memiliki kapasitas dan kontribusi harus diberi ruang untuk membangun olahraga. Kita membutuhkan kolaborasi, bukan polarisasi,” tegasnya.
Terlebih, NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi tuan rumah PON 2028. Menurut Hasbi, momentum tersebut membutuhkan persiapan jauh lebih serius karena ukuran keberhasilan bukan hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga capaian prestasi atlet NTB.
Pembinaan berbasis sport science, peningkatan kualitas pelatih, pemetaan atlet potensial, dukungan sarana-prasarana serta tata kelola organisasi harus dipersiapkan secara terintegrasi.
Karena itu, ia berharap proses menuju Musorprov KONI NTB dapat menghasilkan kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi kuat dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan olahraga.
“Pada akhirnya yang harus kita perjuangkan bukan kepentingan figur, tetapi masa depan prestasi olahraga NTB. Kalau ada figur yang dinilai mampu memperkuat konsolidasi, maka ruang kontribusinya harus dibicarakan secara terbuka dan sesuai aturan,” pungkas Hasbi. (AL-03)
