MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah komoditas pangan strategis yang mulai mengalami kenaikan harga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-NTB yang digelar Selasa (12/5/2026). Pemprov meminta seluruh TPID kabupaten/kota bergerak lebih responsif menghadapi dinamika harga yang mulai terjadi di sejumlah daerah.
Pemerintah daerah menyiapkan lima strategi utama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Mulai dari memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok strategis, memperkuat kerja sama antar daerah, mempercepat pemantauan harga harian, memperluas operasi pasar, hingga membangun sistem pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik ekonomi, tetapi menyangkut langsung kondisi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki makna apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat harga yang tidak terkendali,” tegasnya.
Menurutnya, inflasi tahunan NTB pada April masih tergolong terkendali, meski angkanya sedikit berada di atas rata-rata nasional. Namun kondisi tersebut tetap harus diwaspadai karena permintaan bahan pokok biasanya meningkat menjelang Iduladha.
Ia menilai tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga distribusi, tata niaga hingga kecepatan pengambilan keputusan di lapangan.
“Kadang barang tersedia tetapi terlambat sampai ke pasar. Kadang stok cukup, tetapi informasi tidak sampai ke masyarakat sehingga memicu kepanikan. Bahkan ada kenaikan harga yang bukan disebabkan kelangkaan, tetapi spekulasi dan distribusi yang tidak efisien,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS NTB, Wahyudin mengungkapkan inflasi NTB saat ini berada di angka 3,27 persen. Meski masih relatif terkendali, sejumlah komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan harga di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.
“Kami melihat beberapa komoditas sudah mulai bergerak naik dibandingkan bulan sebelumnya, terutama minyak goreng dan daging ayam ras,” jelasnya.
Selain minyak goreng dan daging ayam ras, komoditas lain yang mulai mengalami kenaikan harga yakni bawang merah dan gas elpiji tiga kilogram.
BPS juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat berencana memperluas cakupan penghitungan inflasi nasional mulai 2028. Jika selama ini penghitungan inflasi di NTB hanya dilakukan di tiga kota, ke depan seluruh kabupaten/kota akan masuk dalam wilayah penghitungan inflasi.
“Ke depan seluruh kabupaten/kota akan didorong tidak hanya menghitung IPH, tetapi juga inflasi daerah secara menyeluruh,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Hario Kartiko Pamungkas menekankan pentingnya operasi pasar murah dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu.
“Kalau ada komoditas yang mulai mengalami kenaikan harga, maka intervensi harus langsung menyasar komoditas tersebut,” katanya.
Ia juga mendorong optimalisasi kerja sama antar daerah di NTB agar distribusi komoditas pangan dapat berjalan lebih efektif antara daerah surplus dan daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
“Jangan sampai daerah surplus dan daerah defisit berjalan sendiri-sendiri. Distribusi harus terkoneksi agar pasokan tetap terjaga dan harga stabil,” ujarnya.
Selain itu, BI meminta pemerintah daerah aktif melakukan pemantauan langsung ke pasar dan distributor guna memastikan distribusi berjalan lancar serta mencegah terjadinya panic buying di tengah masyarakat menjelang Idul Adha. (AL-03)
