MATARAM — Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 beserta rancangan peraturan Gubernur tentang penjabarannya pada agenda rapat paripurna bersama DPRD NTB, di Kantor Gubernur, Kamis malam, 3/9/2026.
Miq Iqbal menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat NTB. Hal ini disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negri RI.
“Secara umum, rancangan peraturan daerah dan peraturan Gubernur telah sesuai dari sisi konsistensi, legalitas, struktur serta tahapan penyampaian dan persetujuan,” ungkap Iqbal dalam laporanya.
Pada sisi yang lain, Iqbal menegaskan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan, antara lain:
Dalam catatan kemendagri disampaikan, diperlukan memperkuat pendapatan hasil daerah dengan menetapkan target berdasarkan potensi rill, meningkatkan retribusi, serta memperluas kodifikasi transaksi pengelolaan kekayaan daerah dan kinerja JPMD perlu ditingkatkan.
Terkait dengan catatan ini, Miq Iqbal menyampaikan bahwa sejak dilantik pada 20 Ferbruari 2025, hingga saat ini belum menyentuh reformasi dan pembenahan di sektor pendapatan.
Selama ini upaya masih berkenaan dengan pembenahan tata kelola dan fokus pada pembenahan perbaikan dan perencanaan anggaran, perbaikan cash flow termasuk belanja serta perbaikan tata kelola aset.
“Insya Allah di hari-hari mendatang, kita akan mulai menyentuh pembenahan dan tata kelola pendapatan. Sektor pendapatan ini bukn saja belum memenuhi anggapan kita, namun persoalnya sistemik, sistem pengelolaan kita masih buruk, buruknya secara sistemik,” ujar Iqbal.
Berkaitan dengan, pencatatan asset daerah, Iqbal menyampaikan bahwa ternyata masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan, ternyata bukan bagaimana mengkapitalisasi aset untuk memperoleh pendapatan yang cukup signifikan ternyata lebih kepada pencatatan aset kita sangat buruk.
“Banyak aset-aset kita yang tidak ada surat-suratnya, banyak Kepala Desa yang menemui saya untuk pinjam aset, ternyata setelah di cek aset itu tidak ada dalam pencatatan kita. Karena itu, kita sedang mengerjakan persoalan yang sangat mendasar terkait aset-aset ini, Insya Allah di hari-hari mendatang kita mulai fokus ke aset demi perbaikan sistem pengelolaan pendapatan yang lebih baik,” lanjutnya.
Struktur belanja tahun 2025 masih didominasi oleh belanja operasional sebesar 77,81%. Kedepan komposisi belanja akan ditata agar efisien dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan.
Terkait dengan belanja pegawai, sesungguhnya ketika dana alokasi umum tidak dikurangi sesungguhnya kita berada pada level di bawah 30%. Namun karena belanja alokasi umum dikurangi, sehingga sound APBD ikut menurun maka akhirnya belanja pegawai kita menjadi lebih dari 31%.
“Jadi kita yang salah memperkirakan, penurunan inilah yang menyebabkan naiknya presentasi. Mudah-mudahan kita bisa terus menekan pengeluaran di belanja daerah ini,” harap Gubernur.
Selain itu, Iqbal juga menyoroti Pengelolaan Neraca dan Aset Daerah melalui Pengendalian kas, piutang, persediaan dan kewajiban harus diperkuat. Adapun penata usahaan inventarisasi, pengamanan dan pemanfaatan aset daerah harus terus diperkuat agar memberikan nilai tambah bagi daerah.
Investasi dan BUMD
Setiap investasi harus berdasarkan kelayakan resiko, tujuan dan manfaat ekonomi maupun sosial, BUM dengan kinerja rendah perlu dievaluasi sesuai dengan ketentuan.
Iqbal menegaskan terkait dengan BUMD pada tahun 2025 ketika kita mulai melakukan pemetaan ternyata seluruh BUMD statusnya berkisar diantara Tidak Sehat dan Sangat Tidak Sehat.
“Ada 4 BUMD yang berada di bawah Provinsi statusnya Tidak Sehat dan Sangat Tidak Sehat. Hari ini saya tidak bisa mengklaim bahwa mereka sehat, tapi saya yakinkan Bapak/Ibu bahwa mereka dalam perjalanan menuju sehat,” tutur Iqbal.
Di akhir laporannya, Iqbal menegaskan bahwa seluruh pengelolaan anggaran harus tetap berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
“Pendidikan, pelayanan dasar, infrastruktur, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan harus menjadi perhatian utama,” tutup Iqbal. (AL-04)
