Menu ✖

Mode Gelap
Perangkat Daerah Tuntaskan 100 Persen RUP, Percepat Pengadaan dan Serapan Anggaran Pemprov NTB Andalkan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat Tangani Kerusakan Jalan Pasca Banjir Pemprov NTB Segera Luncurkan Aplikasi Aduan Cepat Kekerasan Perempuan dan Anak Pemprov NTB Mulai Terapkan Work From Home Kencan Berujung Maut, Pria asal Lombok Timur Dikeroyok Hingga Meninggal di Homestay Suranadi Pemprov NTB Matangkan Strategi Graduasi Kemiskinan Ekstrem

Berita

Sekolah Rakyat NTB Targetkan Anak Miskin Ekstrem dan Keluarga PMI

badge-check


					Sekolah Rakyat NTB Targetkan Anak Miskin Ekstrem dan Keluarga PMI Perbesar

MATARAM — Setelah sebelumnya mengalami penundaan, hari ini Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi I Lombok Utara resmi dilaksanakan pada, Senin, 2/10/2026.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhamad Iqbal menegaskan bahwa anak-anak yang masuk dalam Sekolah Rakyat (SR) termasuk dari keluarga Desil 1-2 yaitu miskin ekstrem dan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Sekolah Rakyat memiliki konsep yang berbeda dengan sekolah reguler. Jika sekolah biasa berfokus pada kurikulum dan dan kelas, maka Sekolah Rakyat mengintervensi langsung kehidupan siswanya,” kata Iqbal.

Iqbal mengatakan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab persoalan kemiskinan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan perbaikan kurikulum dan gedung semata.

“Tentunya Sekolah Rakyat ini punya dampak tidak langsung bagi anak yang putus sekolah. Tetapi yang lebih penting dapat menampung Desil 1, Desil 2, yang miskin ekstrem. Yang dinaikkan pendidikannya tidak hanya kurikulumnya dan memperbaiki kelasnya, tetapi dia diintervensi lebih dalam sampai kehidupanya juga diperbaiki, asupanya diperbaiki, kemudian pola-pola kehidupan lainya juga diperbaiki. Nah itulah target utama dari Sekolah Rakyat ini,” ujar Iqbal.

Khusus untuk Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari pekerja migran, Iqbal juga telah mengusulkannya kepada Menteri Sosial. Menurutnya, usulan tersebut secara prinsip telah direstui.

Ia mengakui konsep ini telah direalisasikan di Lombok Timur memanfaatkan lahan Akper di Sakra. Selain di Lombok Timur yang memiliki kantong pekerja di NTB adalah Lombok Tengah.

“Ini untuk menyelesaikan persoalan sosial yang timbul akibat bapak ibu meningkat meninggalkan anak-anaknya dan menitipkan kebanyakan kepada keluarga, khususnya kepada kakek dan neneknya dan ini menjadi persoalan sosial yang banyak terjadi dalam masyarakat kita,” ungkapnya.

Adapun konsep Sekolah Rakyat bagi anak pekerja migran ini nantinya peran Guru Bimbingan Konseling (BK) akan diperkuat dan fasilitas komunikasi dengan orang tua di luar negeri akan difasilitasi.

“Anak-anak ini memang praktis tidak memiliki keluarga karena bapak ibunya sudah di luar negeri dan kesulitan untuk komunikasi. Nah, itu yang kita fasilitasi nanti,” tandasnya. (AL-04)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan Rukun Keluarga Bima Kirim Pesan Pembangunan NTB

1 November 2026 - 18:19 WITA

Kepala Sekolah SMP Se-Kota Mataram Digembleng Nilai Juangan 45

31 Oktober 2026 - 15:10 WITA

Komlekdam IX/Udayana Ikut Serta Lestarikan Hutan dan Pantai

30 Oktober 2026 - 20:18 WITA

Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat

30 Oktober 2026 - 14:15 WITA

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Sertipikasi Lebih dari 50 Ribu Tanah Wakaf

30 Oktober 2026 - 14:09 WITA

Trending di Berita