MATARAM–Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat terang-terang akan mengkritisi kebijakan DPRD NTB.
Langkah ini diambil sebagai langkah kontrol terhadap DPRD NTB. Menurutnya, ada banyak hal yang mesti dikritisi dari kinerja anggota dewan setempat. Salah satunya, tentang program fisik yang berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB. Dia menuding ada dugaan praktek jual beli proyek yang dibiayai dari dana pokir. “Saya punya bukti,” tegasnya kepada wartawan.
Selain prektek jual beli proyek pokir, ada juga praktek ijon proyek pokir tersebut. Dimana oknum anggota dewan menarik dana lebih dahulu dari kontraktor yang belakangan ditunjuk untuk mengerjakan proyek yang dimaksud. ” Saya juga punya bukti, ada oknum pimpinan DPRD keliling
dinas-dinas untuk meminta proyek,” tambah Rachmat.
Rachmat juga menyebut telah terjadi saling sandra saat pembahasan
anggaran di DPRD NTB. Oknum dewan baru mau menyetujui anggaran yang diajukan eksekutif manakala kepentingan mereka telah terakomodasi. Hal ini berdampak pada besaran pendapatan daerah akhirnya acap tak seimbang
dengan besarnya belanja. Imbas dari semua itu kata Rachmat, utang Pemprov
NTB kepada para kontraktor kini menumpuk. Bahkan nilainya lebih dari Rp 300 miliar. Dan umumnya, para kontraktor ini adalah mereka yang mengerjakan program fisik dari pokir wakil mereka di DPRD.
Terkait persoalan utang ini, Pemprov NTB tidak sepenuhnya bisa dibebankan kepada Gubernur NTB belaka. Sebab, ada andil DPRD NTB yang menyebabkan hal
tersebut terjadi. Rachmat lalu meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan pengusutan. Dirinya sendiri akan segera berkonsultasi
dengan aparat penegak hukum dengan membawa pula bukti-bukti yang dimilikinya.” Kita akan minta APH untuk turun tangan agar semua ini bisa
terang benderang,” tegasnya.
Pernyataan Rachmat Hidayat itu mengundang tanggapan. Samsul Qomar, politisi muda di Kabupaten Lombok Tengah meyakini Rachmat tidak asal bersuara. Sebelum berstatemen, Rachmat tentu sudah memiliki data yang valid.
Dia pun menilai pernyataan Rachmat soal indikasi adanya jual beli pokir dewan dan amburadulnya pembahasan anggaran di DPRD NTB sebagai hal yang serius. Karena itu, dia mendorong Rachmat untuk melaporkan persoalan ini ke APH. Sebaliknya Samsul menegaskan, masyarakat akan kecewa jika dugaan jual beli pokir dewan dan amburadulnya pembahasan anggaran hanya sampai pada tataran omongan di media saja. Apalagi hal ini sudah menjadi konsumsi publik. ”Sangat bagus jika segera membawa persoalan itu ke APH,” kata Samsul. (AL-03)
