MATARAM – Dr. HM. Sukiman Azmy, MM siang ini, Senin 13/5 kembali menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat di kantor DPW PBB (Partai Bulan Bintang)
Sebelumnya, mantan Bupati Lombok Timur dua periode ini juga telah menyerahkan berkas pendaftaran di kantor PKB, PAN, PPP, NasDem, dan PDIP. Sehingga sampai saat ini Sukiman sudah menyelesaikan pendaftaran di 6 parpol (partai politik).
“Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada pengurus DPW PBB dan lima partai sebelumnya atas sambutan yang baik untuk menerima saya mendaftar sebagai Bacagub,” ucap Sukiman.
Ia menyebut, ikhtiar tersebut merupakan bukti bahwa dirinya sudah siap untuk maju sebagai calon Gubernur, tidak lagi 100 persen tetapi sudah 200 persen.
Dengan kesungguhan dan ketulusan niat itu, Sukiman berharap agar nantinya mendapatkan rekomendasi dari partai tempat dia mendaftar sebagai tiket untuk mendaftar di KPU.
“Jika sudah ada rekom/partai pengusung, insyaallah kita akan segera deklarasi,” imbuhnya.
Ketika ditanya dengan siapa dia akan berpasangan, Sukiman memastikan bahwa dirinya sudah memiliki pasangan namun belum saatnya untuk dimunculkan, karena situasinya belum memungkinkan.
“Pasangan dan calon partai pengusul sudah ada, tapi belum saatnya kita umumkan sekarang,” ungkapnya.
Sementara itu, bendahara DPW PBB NTB H. Zulkarnain, SE.,MM sebagaimana dikutip dari Kilasnusa.com mengatakan, bahwa HM. Sukiman Azmy merupakan Bakal Calon Gubernur pertama yang mendaftar secara resmi di DPW PBB NTB.
“Sukiman menjadi yang pertama daftar di PBB” ungkap Zulkarnain.
Disebutkan juga, pendaftar Bacagub yang lain masih dalam konfirmasi dan akan menyusul beberapa Bacagub lain seperti Lalu Iqbal, dan calon lain-lain karna partai PBB terbuka bagi siapa saja, termasuk untuk beberapa kandidat yang sudah konfirmasi dan sudah membangun komunikasi.
“Tapi keseriusannya tentu dibuktikan dengan mendaftar secara resmi melalui Desk Pilkada DPW PBB NTB,” terang Dr. Hamja Diha selaku ketua Desk Pilkada DPW PBB NTB.
Setelah semua selesai mendaftar sesuai batas waktu yang ditentukan oleh PO, kata Hamja, nantinya DPW PBB merekomendasikan maksimal 3 pasang atau calon yang akan dilakukan Fit and Profertest di DPP, baru kemudian diberikan surat tugas.
“Kalau mengacu ke Peraturan Organisasi (PO) kita menampung dan mengirimkan rekomendasi berdasarkan rapat pleno untuk dibawa ke DPP, baru DPP mengeluarkan surat tugas kepada siapa yang dipilih sesuai dengan PO yang ada. Proses saat ini masih pada tahap penjaringan baik di Provinsi dan 10 Kab/Kota di NTB,” terangnya. (AL-03)
