MATARAM — Media online NTB Terkini.id dan Forum Pewarta Lombok-NTB merasa kecewa atas ketidakhadiran para narasumber di diskusi publik yang digelar di Sayung Restaurant, Kota Mataram pada hari Kamis (21/05/2026) lalu.
Ketidakhadiran narasumber pada diskusi publik bertajuk “Dibalik Dugaan ASN Siluman, Mencuat Dana Darurat” tersebut berujung bola panas. Pejabat yang seharusnya menjadi narasumber satu pun tidak ada yang hadir. Konfirmasi ketidakhadiran disampaikan pada menit-menit menjelang usainya acaranya.
Para pejabat yang dimaksud adalah Kepala BKAD NTB, Nursalim, Kepala Dinkes NTB, dr Lalu Hamzi Fikri, dan Direktur RSUD NTB, drg H. Asrul Sani.
Selaku penyelenggara, Ketua Forum Pewarta Lombok-NTB, sekaligus Pimpinan Redaksi NTBTerkini.id, Syafrin Salam, menyesalkan ketidakhadiran para pejabat tersebut.
Sebelum acara, dia mengaku telah mengupayakan koordinasi dan konfirmasi kehadiran. Kepala Dinkes NTB mengirim Sekdis dan Kabid SDK sebagai perwakilan, dengan alasan mengambil cuti.
Sedangkan BKAD NTB melalui stafnya, akan memastikan kehadiran melalui nomor redaksi yang bisa dihubungi sebelum kegiatan dimulai. Berbeda dengan Direktur RSUD NTB telah menyetujui untuk menjadi narasumber.
Dari agenda diskusi yang dijadwalkan Pukul 14.30 Wita, pihaknya belum mendapatkan khabar. Menjelang magrib, para narasumber yang dimaksud baru memberikan konfirmasi melalui perwakilannya.
“Malah yang dikirim sebagai perwakilan, staff dan pegawai yang tentunya tidak ada kaitannya dengan isu yang kami usung. Paling parah BKAD NTB, sama sekali tidak ada konfirmasi. Dimanakah adabnya sebagai pejabat,” timpalnya.
Kehadiran mereka yang diharapkan mewakili Pemprov NTB, berganti kekecewaan sekaligus ketidakpercayaan publik terhadap kualitas kejujuran Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
“Diskusi publik ini merupakan panggung rakyat. Ketidakhadiran mereka menguatkan keraguan publik terhadap kejujuran Iqbal-Dinda sebagai nakhoda,” tegasnya.
Diakui bahwa kasus ini mencuat sejak Desember 2025. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan jawaban dan klarifikasi yang tepat, sehingga isunya kian liar di tengah publik.
Selain itu, tujuan dari diskusi ini, lanjut Syafrin, untuk mengetahui sejauh mana kejujuran pemerintah daerah, dalam rangka meluruskan data. Serta ingin menjembatani masyarakat secara langsung dengan pejabat terkait.
“Di diskusi ini, masyarakat dari berbagai elemen juga akan tahu, bagaimana pertanggung jawaban narasumber selaku pejabat, terhadap temuan kami di lapangan,” tandasnya. (AL-03)
