MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat memperkuat kolaborasi untuk mendorong investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut mengemuka seiring apresiasi Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, terhadap capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,24 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Kesepakatan itu mengemuka dalam Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi NTB Masa Bakti 2025–2030 di Prime Plaza Hotel, Mataram, Rabu (29/7/2026).
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim investasi yang sehat, memperkuat sektor-sektor produktif, serta mempercepat transformasi ekonomi daerah agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi NTB terus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi dunia usaha dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat kemitraan, serta memberikan kepastian bagi para investor.
“Saya ingin menciptakan suasana yang benar-benar mendukung dunia usaha. Silakan teman-teman Kadin memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk kegiatan maupun pertemuan dengan mitra bisnis,” ujar Miq Iqbal.
Di tengah dinamika ekonomi global, lanjutnya, tantangan tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan peluang untuk melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan penguatan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.
“Daripada terus fokus pada krisis, lebih baik kita fokus mencari peluang yang muncul dari setiap tantangan. Dunia sedang berubah dan cara berpikir kita juga harus berubah,” katanya.
Gubernur menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi NTB kini semakin bertumpu pada fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selain industri pengolahan dan pariwisata, sektor pertanian, agrobisnis, agromaritim, agroforestri, industri garam, serta ketahanan pangan diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Ia mengungkapkan, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB telah mencapai 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencapai 135, menunjukkan meningkatnya produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
“Saya mengajak dunia usaha menjadikan sektor pertanian, agribisnis, agromaritim, agroforestri, dan ketahanan pangan sebagai peluang investasi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat akses pembiayaan UMKM dan mengembangkan model koperasi multipihak yang menghubungkan petani, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, distributor, hingga pasar dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memberikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang dinilainya sebagai salah satu yang paling berkualitas di Indonesia.
“NTB adalah daerah dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Indonesia. Ini harus kita syukuri dan kita beri apresiasi kepada pemerintah daerah beserta seluruh pelaku usaha yang telah bekerja keras,” katanya.
Menurut Anindya, pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya ditopang oleh satu sektor, tetapi tumbuh secara seimbang melalui industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, pertanian, dan berbagai sektor produktif lainnya. Struktur ekonomi yang semakin beragam tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang membangun kolaborasi dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat konektivitas pariwisata, mengembangkan wellness tourism, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah.
Menurutnya, Kadin Indonesia siap mempromosikan berbagai potensi investasi NTB melalui jejaring internasional yang dimiliki, termasuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada investor dan mitra bisnis global.
Dalam pandangannya, terdapat tiga sektor strategis yang perlu terus diperkuat bersama, yakni perdagangan, pekerja migran, dan UMKM. Penguatan ketiga sektor tersebut harus dibarengi dengan pembangunan yang berkelanjutan dan kepastian regulasi agar mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan kemudahan, tetapi juga kepastian. Kepastian hukum, kepastian perizinan, dan kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi,” tegasnya.
Ketua Kadin NTB, H. Faurani, menegaskan kepengurusan baru siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM dan wirausaha baru, sekaligus menghimpun berbagai aspirasi dunia usaha sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan yang semakin berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelantikan kepengurusan Kadin NTB periode 2025–2030 menjadi momentum memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha. Kesamaan visi Pemerintah Provinsi NTB dan Kadin Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor-sektor produktif, dan meningkatkan daya saing daerah diharapkan mampu menjadikan NTB sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. (AL-03)
