MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menandatangani MoU dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata menjelaskan bahwa langkah tersebut untuk mendorong hilirisasi produk perkebunan sehingga memiliki nilai tambah.
“Prpgram diluncurkan oleh Special Mission Vahicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Ada sekitar 8 perusahaan, jadi komoditas seperti kemiri, jambu mente, kopi, kakao, dan komoditas lainya mulai kita tingkatkan nilai tambahnya,” jelas Wiranata.
Dengan adanya penandatanganan MoU tersebut, Wiranata menegaskan bahwa NTB dapat memperoleh berbagai bantuan seperti modal, pelatihan, dan sarana pendukung.
“Jadi, nanti tidak hanya kita mengupas, bungkus, terus olah sedikit. Kemudian nanti akses pasarnya kita dibantu termasuk agar devisa ekspornya itu dapatnya untuk NTB,” kata Wiranata.
Ia juga melanjutkan bahwa ada dua komoditas dari Privinsi NTB yaitu kemiri dan vanili.
“Nilainya 350 juta untuk kemiri, jadi 1 kilonya 70 ribu, ya kalau kita beli di pasar 12 ribu harganya. Vanili itu 2 juta sampai 3 juta kalau vanili, 1 ton saja sudah 2 sampai 3 miliar,” kata Wiranata. (AL-04)
