MATARAM — Pelaksanaan kegiatan pisah sambut dan pengantar tugas pimpinan tinggi pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Wilayah (Kemenkum NTB) dilaksanakan dengan penuh khidmat, di Hotel Aston, Senin, 19/10/2026.
Kegiatan ini merupakan pergantian pimpinan tinggi pratama yang sebelumnya Kepala Kantor Kemenkum NTB yang dijabat oleh I Gusti Putu Milawati digantikan oleh Risman Somantri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Dalam sambutanya, I Gusti Putu Milawati menyampaikan adapun program-program yang ditemukan baik oleh kepala Kemenkum yang baru, maka silahkan untuk dilanjutkan, dan segera perbaiki apa yang perlu diperbaiki.
Dalam 20 bulan jabatannya, Ia menjelaskan ada 1166 Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di NTB.
“Sebanyak 1.021 desa dan 145 kelurahan, total 1166 desa dan kelurahan, atau 100% di Provinsi NTB,” jelas Milawati.
Milawati juga menegaskan kepemimpinan boleh berganti, tetapi semangat dan bagaimana kita mendukung pemimpin yang baru untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Dan juga tetaplah teman-teman selalu berkarya tanpa melihat apakah itu ada anggaran atau tidak. Jadi, kalau semua berdasarkan anggaran, maka akan ada kegiatan yang tidak ada anggaran, jadi bagaimana kita harus berpikir secara kreatif untuk bisa mendukung program-program yang ada, seperti itu,” ujar Milawati.
Bersamaan dengan itu, Risman Somantri mengatakan walaupun dirinya kelahiran Bogor, tetapi dirinya bukan orang baru yang datang di NTB.
Berkaitan dengan program 100 hari kerja kedepan, Risman menekankan akan melakukan harmonisasi hukum agar bisa berjalan dengan baik, dengan cepat, dengan tidak mengurangi kualitas.
“Yang jelas kita kan melaksanakan apa yang menjadi tugas dari Kementerian Hukum, ya,” tegas Risman.
Risman juga menekankan akan terus berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap UMKM yang ada di NTB. Hal ini menurutnya strategis dilakukan agar meningkatkan perekonomian.
“Kita akan melindungi UMKM kita, sehingga bisa secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di NTB dan ujung-ujungnya akan meningkatkan perekonomian negara,” ujar Risman.
Ia juga mendorong agar kedepan masyarakat dapat mengakses hukum dengan tidak susah. kum yang ada menurutnya harus bisa diakses masyarakat dengan tidak ada kendala-kendala jarak, kendala waktu, kendala biaya.
“Sehingga kita mudah-mudahan kita bisa tetap pangkas itu. Jelas kita tingkatkan integritas, terus jalankan koordinasi, yang terakhir yang kata kuncinya adalah kolaborasi, kan begitu,” pungkasnya. (AL-04)
