MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat langkah konkret dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa dan Kelurahan Berdaya Transformatif. Program ini dijalankan dengan mengintegrasikan intervensi di level desa/kelurahan serta level keluarga.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa intervensi di tingkat keluarga telah berjalan optimal. Penyaluran bantuan stimulan modal usaha kepada keluarga penerima manfaat telah didistribusikan secara merata guna mendongkrak pendapatan masyarakat kecil.
“Setiap penerima manfaat sebelumnya telah melalui proses pengajuan proposal, pengujian, serta verifikasi data berlapis untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran kepada warga miskin ekstrem,” kata Iqbal, di Kantor Desa Bintaro, Kota Mataram Kamis, 12/11/2026.
Iqbal melanjutkan dalam implementasinya, sebagian dana bantuan dicairkan dalam bentuk tunai untuk kebutuhan modal usaha, sementara sebagian lainnya disimpan sebagai tabungan melalui perbankan syariah seperti Bank NTB Syariah.
Namun Ia menegaskan proses pemanfaatan dana ini juga dikawal secara intensif oleh para pendamping desa agar anggaran benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan ekonomi kerakyatan.
“Program ini berkelanjutan dan terus dievaluasi agar memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Bahkan, efektivitas dan akuntabilitas tata kelola program ini turut melibatkan proses audit yang ketat dari Inspektorat, mulai dari tahap perencanaan, administrasi, hingga pasca-pelaksanaan,” tegasnya.
Menyrut Iqbal, melalui program ini pemerintah menargetkan indikator keberhasilan program dilihat dari peningkatan income atau pendapatan warga.
“Sasaran utama program ini adalah warga kategori miskin ekstrem dengan pengeluaran di bawah Rp600.000 per bulan. Kalau pendapanya sudah di atas 600 berarti dia sudah bukan miskin ekstrem,” terangnya.
Bersamaan dengan itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Masyuri menyampaikan bahwa Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah 100% terealisasi.
“Mataram dan KLU itu sudah 100%, kabupaten/kota yang lain berproses,” ujar Masyuri.
Terkait total untuk tahun 2026 program Desa/Kelurahan Berdaya sebanyak 5162 KK. Karena itu, Ia menegaskan bahwa tiap tahun akan dilakukan pendampingan dan evaluasi secara periodik dan menyeluruh setelah 2 tahun.
“Apakah keluar tidak dari miskin ekstrem itu evaluasi 2 tahun, tapi pendampingan jalan terus, tidak ada kerjaan lain, dia mendampingi terus,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan kepada penerima manfaat agar modal yang diberikan tidak disalahgunakan, apalagi digunakan untuk Judi Online (Judol).
“Nggak akan membantu mencairkan, kalau dia menyalahgunakan dari pertama disalahgunakan, nggak bantu lagi, dia harus pakai sebagaimana mestinya. Supaya enggak ada isunya nanti, modal desa berdaya tidak tepat sasaran, nah susah,” tandasnya. (AL-04)
