MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS). Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat (SR) merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dengan kementerian untuk memastikan anak-anak bersekolah.
“Sekolah rakyat ini ingin memastikan semangat dan dapat membuat anak-anak betah, karena tidak mudah membuat mereka yang sebelumnya tidak sekolah. Karena itu butuh dorongan yang baik dari guru dan kita semua,” kata Umi Dinda saat melaksanakan kunjungan di Sentra Paramitha Mataram, Senin, 9/11/2026.
Umi Dinda juga menegaskan bahwa akan segera dibangun Sekolah Rakyat di pulau Sumbawa. Hal ini menurutnya akan dibangun secara berjenjang dengan mengikuti aturan yang ada.
“Saya rasa ini akan mampu mengurangi jumlah anak yang belum terdaftar,” tegasnya.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) NTB, Ahmad Masyhuri memberikan penjelasan secara rinci persebaran Sekolah Rakyat yang ada di NTB.
“Yang akan segera dibangun di kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kota Bima dan KSB belum ada lokasi. Lombok Barat sudah ada yang mengusulkan di Kuripan, Lombok Tengah di Beber, Lombok Timur yang di Sakra. Sumbawa tahun depan sedang dilelang di pelabuhan Badas, kemudian Dompu ada mengusulkan tapi belum selesai, kemudian Kabupaten Bima ada di Pandai,” kata Masyuri.
Namun menurutnya ada berbagai macam kendala yang dihadapi pada masing-masing wilayah. Ia mencontohkan Lombok Barat dan Lombok Timur bermasalah pada status tanah misalnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang belum selesai.
“Kalau itu tanah provinsi tidak ada masalah dengan lokasinya, tapi ini sedang kita proses,” lanjutnya.
Selain itu, Masyhuri juga menyebut terkait jumlah kuota yang akan diberikan kepada anak-anak Pekerja Migran Indonesia, Ia menyebutkan hingga saat ini masih dalam tahap pengusulan kepada pemerintah pusat. NTB berharap bisa memperoleh kuota hingga 2.500 siswa, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian terkait.
“Belum sampai sana, sekarang baru diusulkan dulu. Berapa nanti yang disetujui kementerian, kita belum tahu. Kita inginnya 2.500 kuota, bisa tidak, karena di pusat juga belum kita tahu. Nanti kita sesuaikan dengan kuota yang disetujui,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang diawali di Kabupaten Lombok Timur tidak menutup kesempatan bagi anak-anak dari kabupaten/kota lain untuk mengakses program tersebut. Menurutnya, setiap daerah memiliki persoalan sosial dan pendidikan yang berbeda sehingga pendekatannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Meskipun anak-anak PMI mendapatkan perhatian melalui kebijakan afirmasi, persyaratan utama penerimaan Sekolah Rakyat tetap mengacu pada kategori desil satu dan dua. Artinya, anak PMI yang masuk kategori desil di atas ketentuan tersebut belum dapat diprioritaskan sebagai penerima manfaat,” jelasnya. (AL-04)
