MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp6,22 triliun. Angka ini mencatat peningkatan sekitar 10,69% jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2026 yang berada di angka Rp5,62 triliun.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri mengatakan target pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun tersebut bersumber dari tiga komponen utama, pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp3,128 triliun (naik 3,44% dari APBD 2026).
Kedua, pendapatan transfer pemerintah pusat dan ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp114,24 miliar.
“Cakupan PAD itu termasuk pajak daerah Rp2 triliun, retribusi daerah Rp968,57 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp107,56 miliar, serta PAD sah lainnya Rp50,83 miliar,” jelas Umi Dinda dalam laporanya pada kegiatan paripurna bersama DPRD NTB, Senin, 9/11/2026.
Meskipun postur pendapatan didominasi oleh PAD, Umi Dinda menekankan bahwa kenaikan pendapatan daerah masih sangat ditopang oleh dana transfer pusat. Oleh karena itu, Pemprov NTB mengarahkan kebijakan pendapatan 2027 pada digitalisasi dan modernisasi sistem pajak-retribusi, intensifikasi sumber PAD dari sektor pariwisata dan agromaritim, serta pemanfaatan aset dan optimalisasi BUMD.
Umi Dinda menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen bahwa segala kebijakan yang tertuang dalam rancangan Perda APBD ini nantinya akan benar-benar membawa keberpihakan dan kemaslahatan bagi segenap warga NTB.
“Kita tengah mengahadapi situasi dan kondisi yang penuh ketidakpastian, baik situasi global maupun nasional. Karena itu, kami tidak membangun perencanaan di atas asumsi yang terlalu optimis. Kekuatan fiskal daerah dibangun dari kemampuan membaca kondisi dan mengelola sumber daya secara tepat dan cermat,” tegasnya.
Selain itu, Umi Dinda mengungkap belanja pada tahun anggaran 2027 akan diarahkan untuk menjawab tiga isu prioritas dan menggerakkan 10 program unggulan, yakni:
1. Akselerasi pengentasan kemiskinan: Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Sehat dan Cerdas. Fokus kita adalah intervensi berbasis desa, terutama pada 106 desa miskin ekstrem dengan alokasi Rp745.250.355.258.
2. Ketahanan pangan dan energi: NTB Agromaritim, NTB Lestari Berkelanjutan dengan total anggaran Rp110.380.275.282.
3. Persiapan ekosistem industri agromaritim atau hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan menjadi keharusan bukan pilihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp89.492.299.447.
4. Destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Alokasi diarahkan pada penguatan destinasi, ekonomi kreatif, penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional, serta konektivitas termasuk jaringan digital di wilayah yang masih blank spot dengan alokasi anggaran sebesar Rp487.881.966.225.
5. Pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan agar anak-anak NTB siap bekerja dan berwirausaha, termasuk melalui peluang kerja di dalam dan luar negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.275.961.582.
6. Reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, digitalisasi layanan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.057.210.460.040.
7. Belanja urusan dan perangkat daerah. Belanja menurut urusan pemerintahan, yakni urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp3.732.721.229.247, urusan wajib non-pelayanan dasar sebesar Rp387.162.593.867, urusan pilihan sebesar Rp284.140.930.251, serta penunjang urusan pemerintahan dan pengawasan sebesar Rp1.305.001.073.887.
“Kami juga memastikan terpenuhinya belanja yang diwajibkan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan, yaitu fungsi pendidikan 20%, kesehatan 22,36%, infrastruktur pelayanan publik 40%, belanja peningkatan kapasitas SDM aparatur 0,75%, dan belanja wajib lainnya,” terang Ummi Dinda. (AL-04)
