MATARAM — Paket Bantuan Bahan Bakar Alternatif (Cangkang Kemiri) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tahun 2026 mendapat perhatian dari Perhimpunan Pemuda Sasak (PSS).
Taupik Hidayat sebagai Presiden PPS mengatakan sudah mempersiapkan laporan Dugaan Tindak Pidana terkait pengadaan tersebut. Menurutnya, pengadaan cangkang kemiri tahun 2026 dengan total anggaran 3,2 Miliar dinilai bermasalah.
Taupik menegaskan anggaran 3,2 miliar dengan total realisasi satu juta ton tersebut bersumber dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026.
“Jadi wajib hukumnya kita perjelas penerima manfaat dan berapa sebenarnya jumlah yang didistribusikan kepada petani,” katanya, pada Kamis, 12/11/2026.
Ia melanjutkan bahwa cangkang kemiri/sawit ini disalurkan kepada petani tembakau sebagai bahan bakar omprongan (oven) tembakau Virginia adalah hal yang baik. Namun menurutnya, kejanggalan yang terjadi yaitu pada saat harga yang ditetapkan dalam pembelian adalah 2.800/kg.
“Penawarannya 2.800/kg itu yang menang, sementara ada yang nawar 2.600/kg tapi kalah. Padahal harga pasaran Rp 1.900/kg,” tegasnya.
Sebelumnya, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah ProvinsiNTB melalui Tim Pengendalian dan Evaluasi (P2E) dan Administrasi Pelaksanaan (AP) melaksanakan Rapat Evaluasi Paket Strategis Semester I Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan ini juga khusus membahas paket strategis bahan bakar alternatif berbahan cangkang kemiri yang salah satu pengadaan bahan berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang membutuhkan waktu yang cukup panjang.
“Faktor jarak dan proses distribusi tersebut perlu diperhitungkan agar tidak berdampak terhadap target penyelesaian kegiatan,” di kutip dari website biro ekbang NTB. (AL-04)
