MATARAM — Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melontarkan teguran keras kepada sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih kedapatan mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Teguran itu disampaikan Iqbal saat menemui massa aksi yang menginginkan program MBG tetap berjalan, Senin (22/6). Dalam keterangannya, Iqbal mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya praktik mencari keuntungan di luar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. “Saya tahu, dan saya sudah turun ke beberapa tempat. Masih ada SPPG yang mencari margin atau untung tambahan dari bahan baku. Akhirnya kualitas menjadi menurun,” kata Iqbal.
Menurutnya, program MBG tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi. la mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan baik, bukan untuk menambah keuntungan pihak tertentu.
Karena itu, Iqbal meminta seluruh pengelola SPPG menghentikan praktik mengambil margin di luar ketentuan. Ia juga mengingatkan agar para pengelola meluruskan niat dalam menjalankan program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak tersebut. “Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan dari bahan baku, alhamdulillah. Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat,” tegasnya.
Iqbal menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi siapa pun yang bermain curang dalam program gizi untuk anak. la bahkan mengaku telah mencatat komitmen para pengelola SPPG dan akan mendorong tindakan tegas apabila pelanggaran serupa masih ditemukan di kemudian hari. “Kalau program MBG ini dilanjutkan dan masih ada yang mengambil margin lebih dari belanja bahan baku, saya orang pertama yang akan meminta satgas dan BGN menangkap serta menutup SPPG yang melakukan itu,” ujarnya.
Peringatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov NTB akan
memperketat pengawasan pelaksanaan MBG. Bagi Iqbal, kualitas makanan dan hak anak untuk mendapatkan gizi yang layak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum yang ingin mencari keuntungan tambahan. (AL-03)
