MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Sejak awal kami sudah menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat adalah modal utama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Gubernur Miq Iqbal.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pemaparan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E., yang menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai pendataan nasional yang mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, guna memotret struktur dan dinamika perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa pendataan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan door to door bagi pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner secara daring. Proses ini juga didukung teknologi geotagging untuk meningkatkan akurasi lokasi usaha dan kualitas basis data nasional.
Paparan tersebut menunjukkan prospek ekonomi NTB yang terus bertumbuh. Jumlah usaha di provinsi ini diperkirakan mencapai sekitar 658 ribu unit pada 2026, meningkat dibandingkan sekitar 544 ribu unit pada 2006, dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
BPS juga menyoroti peran strategis sektor pariwisata dalam menggerakkan ekonomi NTB. Penyelenggaraan MotoGP Mandalika sejak 2022 dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel, sekaligus memperkuat posisi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.
Gubernur Miq Iqbal menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih presisi, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.
“Pembangunan yang baik harus diawali dengan data yang baik. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.
Melalui dukungan penuh terhadap Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi NTB optimistis dapat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia dengan kebijakan yang semakin tepat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (AL-03)
