MATARAM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah NTB, Didi Sumardi mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengevaluasi total proses pengisian kepala sekolah definitif di bawah naungan Pemprov NTB.
Pernyataan ini menyusul adanya sejumlah kendala administratif, termasuk penolakan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap puluhan usulan serta persoalan aturan masa jabatan kepala sekolah yang melampaui batas aturan.
Anggota Komisi V Didi Sumardi dengan tegas menyatakan bahwa berbagai hambatan administratif yang berujung pada penundaan atau penolakan seharusnya dapat diantisipasi sejak awal melalui kecermatan dan konsultasi yang matang.
“Jangan sampai prosesnya berjalan dan sampai ke pusat itu berkonsekuensi penolakan seperti ini. Seharusnya dicermati dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Didi kepada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Senin, 9/11/2026.
Didi menegaskan bahwa molornya proses penempatan kepala sekolah definitif tidak hanya merugikan pihak bersangkutan yang telah melalui tahapan seleksi yang melelahkan, tetapi juga berdampak buruk bagi tata kelola manajerial sekolah yang kehilangan kepemimpinan optimal.
“Kita meminta Dinas Pendidikan untuk lebih proaktif, responsif, dan memperketat sosialisasi serta koordinasi agar kesalahan serupa tidak berulang,” tegas Didi.
Selain itu Ia menyoroti terhadap tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di NTB yang mencapai sekitar 70.000. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih berada di jajaran bawah secara nasional.
“Tidak ada tawar-menawar dalam pemenuhan hak konstitusional anak untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah pusat hingga daerah, termasuk tingkat desa dan kelurahan, didorong untuk membangun sistem penjenjangan dan pengawasan yang responsif hingga ke level bawah,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pelantikan kepala sekolah definitif jenjang SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat ini terdapat 41 jabatan kepala sekolah negeri yang kosong atau masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, mengatakan daftar nama-nama calon kepala sekolah yang akan dilantik dari hasil seleksi sebetulnya telah dikantongi.
Namun, Ia menjelaskan pelantikan belum dapat dilakukan lantaran sejumlah nama belum memenuhi persyaratan administrasi sehingga Persetujuan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditolak.
“Ada juga yang tertolak Perteknya. Kita mengusulkan secara bergelombang, tidak bisa sekaligus. Ada lumayan yang tertolak, tetapi ada juga yang tidak,” ungkap Syamsul saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Karena itu, kondisi tersebut membuat agenda pelantikan kepala sekolah definitif yang direncanakan tuntas pada Agustus lalu harus kembali mundur. Symsul seleksi kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB diikuti sekitar 360 peserta. Seluruh peserta telah melewati rangkaian ujian dan memasuki tahap pemantapan akhir untuk disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di seluruh wilayah NTB.
“Pemprov NTB sebelumnya juga telah melantik 26 kepala sekolah definitif pada Januari 2026 di Aula Handayani Dikpora NTB,” tandasnya. (AL-04)
